surabaya

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Di balik pesatnya perkembangan kawasan Surabaya Barat dengan deretan perumahan modern dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, masih tersimpan persoalan mendasar yang dirasakan warga di sejumlah wilayah perkampungan. Infrastruktur lingkungan yang belum memadai serta ketidaktepatan data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi dua isu utama yang mencuat dalam berbagai pertemuan warga dengan anggota DPRD Surabaya.

JATIMPOS.CO/PONOROGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 di Gedung Paripurna DPRD Ponorogo, Rabu (10/6/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Timur mengusulkan penambahan frekuensi kegiatan reses anggota dewan dari tiga kali menjadi enam kali dalam setahun.

JATIMPOS. CO/ MOJOKERTO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mojokerto menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto yang digelar, Rabu (10/6/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (15/6/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Anggota Komisi D DPRD Jatim Diana Sasa akan menjadwalkan peninjauan lapangan ke kawasan tambang galian C di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memeriksa dugaan ketidaksesuaian antara dokumen perizinan dengan aktivitas pertambangan yang berlangsung di lapangan.

JATIMPOS.CO/TUBAN - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tuban mengabulkan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPD PPDI) Tuban.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Di balik keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera ditindaklanjuti.