DEWAN

JATIMPOS.CO/JOMBANG - Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan Nota Penjelasan tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna DPRD Jombang, Kamis (1/8/2019). Rapat Paipurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang Drs. H. Joko Triono.

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Guna meningkatkan kualitas sistem pelayanan kesehatan masyarakat, Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto lakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (5/7).

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 disahkan menjadi Perda definitif, Rabu (31/7/2019).

JATIMPOS.CO/PONOROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo menggelar rapat paripurna secara maraton. Rapat dimulai sejak Selasa (9/7/2019 ) sampai Jumat (12/7/2019).

JATIMPOS.CO/PONOROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna, Senin (29/7/2019).

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 akhirnya selesai tepat waktu dan disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda).

JATIMPOS.CO/TUBAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban menetapkan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Tuban Periode 2019-2024.

JATIMPOS.CO//SURABAYA- DPRD Provinsi Jatim akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Jatim Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Persetujuan ini kemudian dituangkan melalui penandatanganan keputusan persetujuan bersama saat pelaksanaan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Selasa (2/7).

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Proyek pembangunan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur terancam gagal dikerjakan. Hal ini terjadi karena Anggaran dari Pemerintah Pusat belum ada serta peraturan presiden (Perpres) yang mengatur tentang anggaran pembangunan Pasar Pon juga belum ada.

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya. Baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya.