JATIMPOS.CO/SURABAYA - Pakar Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Imron Mawardi menilai pemutakhiran data barcode untuk pembelian Biosolar patut menjadi atensi. Hal itu upaya pertamina meminimalisasi penyalahgunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Dalam keterangan yang diterima Jatim Pos, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, ini mengemukakan bahwa pengetatan pembelian Biosolar harus secepatnya dilakukan pertamina. Terlebih, belakangan ini disparitas harga antara Biosolar dan Dexlite terpaut tinggi.
Jelas, selisih harga Dexlite tiga kali lebih tinggi dari Biosolar. Atas dasar tersebut, pengetatan pembelian Biosolar sudah tepat dilakukan agar pengguna Dexlite tidak berpindah ke Biosolar yang membuat subsidi semakin membengkak.
“Upaya yang baik dan wajar. Ini juga langkah yang benar supaya subsidi tepat sasaran. Ini kan oke. Dengan pemutakhiran data oleh Pertamina, orang-orang diverifikasi kembali, sehingga hanya yang berhak saja (yang bisa membeli BBM bersubsidi),” kata Imron Mawardi, Jum’at (1/5/2026).
Justru, lanjut Imron, melalui pemutakhiran dan pengetatan, mereka yang tidak berhak menggunakannya bisa dihilangkan. Sebab, praktik kecurangan masih sering dijumpai di kalangan masyarakat mampu.
”Harus diakui, ada data yang sebenarnya tidak valid,” sambung guru besar ini.
Termasuk di antaranya, adalah pembeli dari kalangan kendaraan pribadi. Imron mencontohkan, Innova Reborn tahun 2020-2021. Karena ketidakvalidan data, sebelumnya bisa menggunakan Biosolar.
Demikian juga Imron menyebut, upaya pemutakhiran harus dilakukan dengan memperhatikan faktor kemudahan layanan. Pasalnya, banyak di antara pemilik barcode yang memang berhak membeli Biosolar.
Karena itulah Imron menghargai upaya Pertamina yang segera menyediakan 147 helpdesk di Jawa Timur untuk melakukan validasi lebih ketat lagi. Selain itu, agar para supir truk yang berhak bisa mengaktifkan kembali barcode pembelian Biosolarnya.
“Para sopir truk angkutan tidak perlu bingung lagi. Mereka bisa langsung menuju helpdesk untuk memulihkan barcode -nya. Karena mereka memang termasuk yang berhak,” kata dia.
Sebelumnya, Pertamina memang berupaya mengedepankan aspek kemudahan terkait pemutakhiran data. Guna melayani sopir truk yang mengalami kendala QR Code saat transaksi misalnya, Pertamina membuka 147 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur. Langkah ini bertujuan, untuk mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali QR Code agar dapat dipakai dalam pembelian BBM bersubsidi.
Wilayah lain juga demikian. Jawa Tengah dan DIY contohnya, sebelumnya Wakil Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng–DIY, Dedy Untoro Harli mengucapkan terima kasih kepada Pertamina. Apresiasi disampaikan, menyikapi kemudahan layanan dan koordinasi yang dilakukan BUMN tersebut.
Sejauh ini, kata Dedy, Aptrindo telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina. Sebagian besar barcode-barcode tersebut telah Kembali normal dan bisa dipakai seperti sedia kala.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang sudah mengumpulkan data maupun kepada pihak Pertamina yang mau bekerja sama melakukan koordinasi sehingga kami bisa melakukan pekerjaan kami dengan baik,” kata Dedy. (min)
