JATIMPOS.CO//SURABAYA- Wakil Presiden RI Prof.DR (HC) KH Makruf Amin mengemukakan, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia khususnya Jawa Timur diharapkan dapat menjadi produsen produk halal apalagi sekarang ini didukung dengan adanya kawasan industri halal yang ada di Sidoarjo.
KH Ma’ruf berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan pemenuhan dan perbaikan fasilitas pendukung dan pengolahan produksi di kawasan industri ini.
“Produk halal dan layanan ekonomi syariah harus menjadi sebuah pilihan yang rasional bagi masyarakat sehingga tidak menjadi sesuatu yang ekslusif bagi satu golongan tertentu, tapi harus inklusif dan bersifat universal sesuai dengan prinsip islam rahmatan lil alamin” ujar Wapres KH Ma’ruf Amin dalam webinar Menyongsong Era Industri Halal Jawa Timur “Peluang dan Tantangan”, Rabu (03/02/21).
Dikatakan, Indonesia mengalami babak baru dalam pengembangan ekonomi dan keuangan sejak diresmikannya Perpres No 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi Keuangan dan Syariah (KNEKS).
Berkembangnya kelas menengah dan generasi milenial muslim yang makin sadar akan kebutuhan produk harian yang sesuai dengan keyakinnya, membuat semakin mengingkatkan permintaan produk halal di pasaran. “Dari permintaan tersebut kemudian memunculkan ekosistem baru yakni ekosistem industri halal,” ujarnya.
Kepala Dinas Perindutrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur , Drajat Irawan pada kesempatan itu menyampaikan bahwa sektor industri memegang peranan penting dalam kenaikan pendapatan ekonomi baik daerah maupun negara dengan penyumbang terbesarnya adalah industri pengolahan makanan dan minuman.
“Industri pengolahan makanan minuman ini menyumbang sekitar 37.9 %, angka ini lebih tinggi dari industri pengolahan tembakau, kimia farmasi, fashion dan kosmetik. Tentunya, dalam pengolahan makanan dan minuman diperlukan sertifikasi keamanan dan kehalalan untuk menjamin mutu dan kualitas makanan tersebut” ujar Drajat.
Namun, Drajat menyampaikan bahwa dari 463.391 pelaku usaha makanan minuman yang ada di Jawa Timur baru 2.223 pelaku usaha yang memiliki serifikasi halal.
Sehingga dapat diartikan bahwa pelaku usaha yangmemiliki sertifikasi halal masih kurang dari 5%. “Padahal data penjualan produk ekspor kita pada Nopember 2020 yang lalu mencapai 17.31% angka ini cukup tinggi ya. Apabila sertifikasi halal ini dapat dipenuhi dan ditingkatkan , kita berharap nilai jual produk dapat meningkat, dan pada akhirnya produk tersebut dapat menjadi komoditi ekspor ke luar negeri dengan jumlah yang besar” imbuh Drajat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan berbagai upaya dalam membantu masyarakat memenuhi sertifikasi halal dari produk yang dibuat. Salah satu caranya yakni dengan melakukan pendampingan, pemberian informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan juga melakukan sinergitas dengan pihak-pihak terkait agar masyarakat lebih termudahkan.
Salah satu terobosannya adalah aplikasi SIPAHALA, dengan aplikasi ini masyarakat dapat mengakses halal center terdekat, melakukan pendaftaran dan mendapatkan informasi terkait persyaratan. Sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang terbantukan dari segi ekonomi dan Jawa Timur dapat menjadi Provinsi eksportir produk halal terbesar dan percontohan di Indonesia. (ham)
