JATIMPOS.CO/SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (14/4/2026). Forum ini menjadi momentum sinkronisasi program daerah dengan target pembangunan nasional.
Khofifah menegaskan, perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan agenda nasional, sekaligus memperkuat kontribusi Jawa Timur terhadap capaian pembangunan Indonesia.
“Ini konteks pembangunan kita semua bagaimana berseiring dengan program nasional dan bagaimana kita berkontribusi signifikan pada target pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia menekankan, penguatan program strategis seperti ketahanan pangan, koperasi merah putih, hingga program berbasis desa harus dimulai dari level paling bawah.
Menurutnya, desa dan kepala desa menjadi elemen kunci dalam mendorong keberhasilan program pembangunan.
“Kalau ada program-program yang terkait dengan SPPG atau MBG, program terkait dengan koperasi merah putih, program terkait dengan ketahanan pangan, kekuatan itu semua dari bawah, kekuatan itu semua dari desa dan inisiasi kepala desa,” katanya
Dalam paparannya, Khofifah juga menyoroti capaian indikator makro Jawa Timur. Ia menyebut ketimpangan pendapatan atau gini rasio terus menurun, yang menunjukkan pemerataan ekonomi semakin membaik.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur juga mengalami penurunan dan menjadi yang terendah di Pulau Jawa.
“Pengangguran atau TPT (tingkat pengangguran terbuka) di Jawa timur ini sudah makin menurun, dan kalau se-Jawa insyaallah kita sudah paling paling rendah,” ujarnya.
Khofifah menilai capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi dunia usaha, industri, serta perguruan tinggi yang berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya penguatan layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, pemerataan layanan publik hanya dapat tercapai melalui kolaborasi lintas daerah.
Dalam pendekatan pentahelix, Khofifah juga meminta masukan berkelanjutan dari DPRD, akademisi, dunia usaha, hingga lembaga keuangan untuk merespons dinamika global yang berdampak pada daerah.
Di sektor pangan, Khofifah menyatakan Jawa Timur tidak hanya berada pada tahap ketahanan pangan, tetapi telah menuju kedaulatan pangan.
Ia menyebut Jawa Timur menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi secara nasional, termasuk pada triwulan pertama 2026. Selain itu, Jawa Timur juga mencatat populasi ternak terbesar di Indonesia.
“Jawa Timur sudah naik kelas, bukan ketahanan pangan, kita sudah masuk pada proses perwujudan kedaulatan pangan,” tegasnya.
Khofifah juga mengungkapkan dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan grand parent stock (GPS) sebagai upaya substitusi impor bibit unggas. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor dari sejumlah negara.
Di bidang pendidikan, Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi sebagai provinsi dengan jumlah terbanyak siswa diterima melalui jalur SNBP ke perguruan tinggi negeri selama tujuh tahun berturut-turut. Capaian tersebut juga mencakup jalur KIP Kuliah.
Menutup sambutannya, Khofifah secara resmi membuka Musrenbang RKPD 2027 sebagai forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan Jawa Timur ke depan.
“Musrenbang 2026 untuk merumuskan RKPD 2027 saya nyatakan resmi dimulai,” katanya. (zen)
