JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri di Kabupaten Sidoarjo.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, kasus tersebut menjadi perhatian serius karena dugaan keracunan makanan dalam program MBG telah terjadi lebih dari satu kali.
“Ya ini sebenarnya Pak Ketua Satgas, Pak Wagub, yang tadi melakukan rapat konsolidasi dengan Tim Satgas MBG Jawa Timur. Pertama, sebagai pemerintah ini terjadi kesekian kalinya tentu sangat prihatin,” kata Adhy saat ditemui di Gedung DPRD jatim, Rabu (2/9/2026).
Menurut Adhy, Satgas MBG Jawa Timur tengah melakukan pendalaman terkait dugaan keracunan tersebut. Perkembangan penanganan kasus itu juga telah dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.
Ia mengatakan, sebelum menentukan bentuk sanksi, pemerintah masih perlu mengetahui faktor penyebab dugaan keracunan tersebut melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan pihak berwenang.
“Sudah melaporkan kepada BGN untuk bisa menindaklanjuti. Apa sanksi, terutama sebetulnya adalah penyidikan dulu, penyelidikan, seperti apa faktor penyebab keracunan tersebut,” ujarnya.
Adhy mengatakan Pemprov Jatim berharap terdapat ketegasan dalam penanganan kasus tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur MBG.
Pemprov Jatim bersama Satgas MBG, kata dia, akan melakukan konsolidasi dengan para pengusaha dan pengelola dapur untuk memastikan seluruh ketentuan dan standar operasional prosedur dalam pengelolaan makanan benar-benar dipatuhi.
“Pertama setelah konsolidasi kita memanggil seluruh pengusaha dapur, pengelola dapur. Kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur, dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” katanya.
Adhy menegaskan, pengawasan ke depan tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi persoalan. Pemerintah, menurutnya, akan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi dapur MBG sebagai langkah pencegahan.
“Dan tentu kita ke depan tidak bisa lagi kalau terjadi sesuatu hanya sampai terjadi sesuatu baru ada punishment. Tetapi kita betul-betul dicek secara berkala kondisi dapur tersebut,” pungkasnya.
Kasus dugaan keracunan di Sidoarjo sebelumnya menimpa ratusan santri setelah mengonsumsi makanan program MBG. Hingga Rabu (2/9/2026), penanganan terhadap para korban masih berlangsung, sementara penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan pihak terkait. (zen)
