JATIMPOS.CO//SURABAYA- Menghadapi Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, ditengah pandemic covid-19 dan bahkan beberapa daerah menunjukkan kenaikan pasien, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminya masyarakat untuk tidak takut menggunakan hak suaranya.
“Saya tidak henti- hentinya berpesan agar semua pihak tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Apalagi saat pencoblosan dan penghitungan suara.,” kata Khofifah saat menyerahkan Nota Pelaksanaan Tugas Pjs Bupati Mojokerto, Pjs Bupati Blitar, Pjs Walikota Blitar dan Pjs Bupati Trenggalek kepada Bupati Mojokerto, Bupati Blitar, Walikota Blitar dan Bupati Trenggalek di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (5/12) malam.
Memasuki hari tenang terhitung hari ini , Minggu sampai Selasa (6-8) Desember 2020 , Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpesan agar semua pihak tetap menjaga suasana aman, damai dan kondusif. Saling menghargai perbedaan pilihan serta pastikan menggunakan hak pilih.
Gubernur juga meminta kepada para penyelenggara Pilkada untuk memastikan dan menjamin protokol kesehatan agar pilkada berjalan aman serta kondusif , utamanya soal pencegahan penyebaran Covid-19. Permintaan itu disampaikan untuk memastikan agar masyarakat tidak takut ketika menggunakan hak suaranya.
"Penyelenggara Pilkada mulai KPU dan Bawaslu harus memastikan keamanan para pemilih saat melakukan pencoblosan, sehingga masyarakat tidak takut untuk menggunakan hak suaranya. Segenap Forkopimda juga pro aktif membantu bahkan Babinsa dan Babinkabtibmas juga bersatu menyukseskan Pilkada yang aman dan kondusif," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, dengan akan berlangsungnya Pilkada serentak, jangan sampai timbul cluster baru Covid-19 yaitu cluster pilkada. Hal tersebut harus dipastikan dengan seksama sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
"Salah satu tips upaya yang bisa dilakukan penyelenggara Pilkada seperti yang diterbitkan KPU Pusat misalnya para panitia Pilkada dilakukan rapid dan swab test sebelum bertugas. Disediakan hand sanitizer di setiap bilik suara dan dilakukan penyemprotan disinfektan di TPU," ungkapnya.
Khusus kepada para Bupati dan Walikota yang wilayahnya tidak sedang menyelenggarakan Pilkada serentak, dirinya meminta agar mereka bisa ikut mendukung penyelenggaraan tersebut. Dukungan yang diberikan seperti rapid test, swab test dan PCR lab. Jika tetangga daerah yang sedang menyelenggarakan Pilkada membutuhkan dukungan maka daerah tetangga mohon ikut mendukung. Misalnya tim nakes, lab PCR dan hal teknis yang terkait dengan keamanan akibat pandemi covid-19.
"Dukungan semacam itu, tentunya akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan hak suaranya saat pilkada karena membangun keyakinan bahwa pelaksanaan terjamin keamanannya," lanjutnya.
Tak hanya itu, Khofifah juga berharap agar para bupati dan walikota juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada nanti, sudah menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi dan tetap bisa menggunakan hak pilihnya.
"Saya berpesan, masyarakat perlu di sampaikan kembali dalam menggunakan hak pilih di masa pandemi Covid-19. Mereka harus diyakinkan bahwa Prokes sudah dilaksanakan demi keamanan bersama," tambahnya.
Seperti diketahui, Desember 2020 ini terdapat 19 kabupaten/kota di Jatim yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Daerah tersebut terdiri dari 16 kabupaten dan tiga kota, yakni Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kediri, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Sumenep, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Kemudian Kota Blitar, Pasuruan, dan Surabaya.
Meskipun berlangsung di masa pandemi Covid-19, diharapkan masyarakat yang memiliki hak suara bisa menggunakan hak suaranya saat Pilkada serentak berlangsung.(hms)
