JATIMPOS.CO//MOJOKERTO - Upaya memperkuat kepastian hukum dan menjaga tata kelola perusahaan yang baik terus dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mojokerto. Salah satunya melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor BRI Cabang Mojokerto pada 22 Oktober 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., bersama Pimpinan Cabang BRI Mojokerto, R. Bobby Meidika Putra.
Area Head Sidoarjo, Tri Kenyo Kusumawati, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen BRI untuk memperkuat perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, melalui sinergi dengan Kejaksaan, BRI memperoleh dukungan dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Bentuk dukungan tersebut meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pendampingan dalam penyelesaian permasalahan keperdataan.
Ia menjelaskan, aktivitas perbankan memiliki sejumlah aspek yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Mulai dari hubungan hukum dalam perjanjian kredit, kewajiban debitur, penanganan kredit bermasalah, hingga kemungkinan munculnya sengketa antara bank dan pihak terkait.
"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan penguatan dari sisi hukum terhadap setiap aktivitas bisnis BRI. Dengan dukungan Kejaksaan, kami ingin memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan secara profesional, tepat, dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku," ujar Tri Kenyo Kusumawati, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, pendampingan hukum juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi serta mengantisipasi potensi permasalahan sejak awal. Langkah preventif tersebut diperlukan agar risiko hukum dapat diminimalkan dan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan.
Termasuk dalam hal penyelesaian kredit bermasalah, menurutnya, diperlukan langkah yang terukur dan sesuai mekanisme hukum agar kepentingan perusahaan tetap terlindungi tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Tri Kenyo menegaskan, BRI senantiasa mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya.
"Melalui kolaborasi ini, kami berharap mitigasi risiko hukum semakin optimal. Pada akhirnya, hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya BRI dalam menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap layanan perbankan," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kemitraan dengan Kejaksaan tersebut merupakan wujud penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.
Penerapan GCG menjadi fondasi penting bagi perusahaan dalam menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan seluruh proses bisnis dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., menyambut baik terjalinnya kerja sama dengan BRI Cabang Mojokerto.
Ia berharap kesepahaman tersebut dapat memperkuat hubungan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dalam memberikan dukungan hukum, terutama terkait persoalan perdata dan tata usaha negara sesuai tugas serta kewenangan Kejaksaan.
Dengan adanya MoU tersebut, BRI Cabang Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto berkomitmen membangun sinergi yang berkelanjutan.
Kerja sama ini diharapkan tidak hanya membantu penyelesaian persoalan hukum dan perkreditan, tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha perbankan yang sehat, transparan, serta memiliki kepastian hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat. (din)
