JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2024 di Pendopo Ronggo Djoemeno, Caruban, Selasa (21/3/2023).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh mengatakan Musrenbang ini merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004, Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.
Musrenbang tingkat Kabupaten Madiun ini merupakan rangkaian akhir dari proses dan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2024 yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu Musrenbang di tingkat desa, kecamatan dan Forum Perangkat Daerah.
Menurut Kurnia, usulan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan diperoleh sebanyak 1254 usulan. Kemudian, mulai tahapan verifikasi mitra dan verifikasi Musrenbang Kecamatan diperoleh sebanyak 760 usulan. Sedangkan dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada 2 Maret 2023 yang membahas usulan dari masing - masing perangkat daerah diperoleh sebanyak 494 usulan.
"Yang belum bisa diakomodir dengan alasan tidak ada dalam daftar DURKP termasuk beberapa yang bersinggungan dengan kewenangan desa telah diakomodir dalam program pada tahun berkenaan dan telah diakomodir dalam bentuk bantuan keuangan desa, " ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami mengatakan karena tahun 2024 adalah masa transisi. Musrenbang yang dilaksanakan kali ini salah satunya adalah untuk menjaga keberlangsungan dan hasil pembangunan yang sudah ada dan kemudian melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan karena tersita adanya covid - 19 dan dampak bencana.
" Saya berharap semangat serta inovasi kita dalam proses pembahasan Musrenbang harus lebih baik, sehingga dapat menghasilkan RKPD 2024 yang lebih baik dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Madiun secara luas, " ungkap Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami.
Menurutnya, ada lima program prioritas dalam Musrenbang tahun 2024 tersebut. Yaitu pertama, adalah prioritas terkait sektor ekonomi, kedua terkait pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial dalam rangka pengendalian inflasi, dan kelima terkait mitigasi kebencanaan.
" Kita tentukan prioritas ini, karena ada regulasi baru yang mengatur perihal itu. Pertama prioritas sektor ekonomi, bagaimana ekonomi kita bisa melompat semuanya. Kedua sektor pendidikan, bagaimana pendidikan ini bisa terjangkau seluruh anak-anak kita semuanya. Kemudian masalah kesehatan, dan masalah bantuan sosial untuk pengendalian inflasi terus mitigasi bencana dan perempuan, " pungkasnya.
Dalam kesempatan itu Bupati Madiun juga berharap dalam penyusunan RKPD 2024 ini harus lebih cermat serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Madiun secara cepat dan tepat. (jum).
