JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN – Pemerintah Kota Madiun memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak hanya dari sisi kualitas makanan, tetapi juga dampak lingkungannya.
Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air Limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gedung Krida Praja, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan yang diikuti kepala SPPG, mitra atau yayasan, serta koordinator SPPG tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaksana program dalam menjaga kualitas air permukaan, termasuk pengelolaan limbah dari kegiatan MBG.
Dalam arahannya, Bagus Panuntun menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pihak memperkuat kolaborasi tanpa mengabaikan standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Program makan bergizi gratis ini program prioritas nasional. Pemerintah daerah diminta untuk mengawasi. Saya mengajak semuanya bekerja sama, jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau ada masalah, diskusikan,” ujarnya.
Bagus Panuntun juga mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah, khususnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebagai syarat utama operasional SPPG. Ia memastikan akan melakukan pengecekan langsung di lapangan.
“Saya minta tolong kerja samanya. Yang IPAL-nya belum standar, dilaporkan. Jangan ditutupi. Setelah ini pasti akan saya cek langsung. Ini bukan mempersulit, tapi untuk keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Menurut dia, kelalaian dalam pengelolaan limbah berpotensi berdampak pada lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat. Karena itu, seluruh mitra dan yayasan diminta tidak semata berorientasi bisnis.
Selain aspek lingkungan, Bagus menekankan pentingnya pemenuhan standar dari Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kalau belum memenuhi syarat, jangan jalan. Ini menyangkut nyawa orang. Pemerintah tidak mempersulit, tapi memastikan semua sesuai standar,” tegasnya.
Ia juga berharap program MBG mampu memberikan dampak ekonomi bagi daerah, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, SPPG, serta mitra menjadi kunci keberhasilan implementasi program tersebut.
“Kita kawal bersama. Ini bukan hanya soal program, tapi masa depan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sementara itu, dugaan keracunan makanan dalam program MBG di SDN 01 Demangan turut menjadi perhatian serius Pemkot Madiun. Pemerintah langsung menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur MBG.
Bagus meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit, segera menyusun laporan resmi untuk disampaikan ke BGN. “Kami minta bappeda, dinkes, dan rumah sakit membuat laporan ke BGN,” katanya.
Menurut dia, laporan tersebut penting untuk memastikan validitas data yang disampaikan ke pemerintah pusat sekaligus menjadi dasar evaluasi. Pemkot juga akan berkoordinasi dengan BGN untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, termasuk mengevaluasi operasional dapur MBG. “Supaya kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Ia menegaskan setiap SPPG wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran, dapur MBG berpotensi direkomendasikan untuk ditutup. “Kalau melanggar, bisa direkomendasikan untuk ditutup,” tegasnya.
Meski demikian, Pemkot Madiun masih menunggu hasil pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kejadian. Pengawasan terhadap seluruh dapur MBG pun akan diperketat, termasuk dengan mengumpulkan pengelola SPPG untuk evaluasi bersama. “Agenda sosialisasi dijadwalkan ulang pekan depan,” kata Bagus Panuntun.
Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin terhadap standar operasional, khususnya dalam memastikan kualitas makanan sebelum didistribusikan ke sekolah. “Harus dicek sebelum dikirim ke sekolah,” ujarnya.
Di sisi lain, penyelidikan oleh kepolisian masih berlangsung. Kapolsek Taman Kompol Jumianto Nugroho mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab insiden tersebut. “Kami masih lidik. Saat ini fokus pada penanganan kesehatan anak-anak,” katanya.
Sebagian besar siswa yang sempat dirawat telah diperbolehkan pulang. Tercatat 18 siswa mengalami gejala seperti sakit perut, pusing, mual, hingga muntah yang diduga akibat keracunan makanan. (jum).
