JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diampuh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Pamekasan menurun menjadi 30 persen.
Hal itu disebabkan adanya relaksasi atau penyesuaian anggaran yang terjadi pada DPRKP Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Pamekasan Muharram mengatakan, bahwa penyesuaian anggaran tahun 2023 tersebut sangat berdampak terhadap program-program yang telah dirancang. Salah satunya program RTLH.
"Harapan kami memang program RTLH setiap tahun meningkat karena ada penyesuaian. Semua program prioritas baik yang prioritas bupati maupun program yang diampuh dinas itu semua terkurangi," kata Muharram saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (5/4/2023).
Menurut Muharram, pihaknya menghapus program-program yang tidak masuk dalam prioritas bupati.
"Jadi kita ini menfasilitasi program bupati meskipun targetnya berkurang, tetapi tetap berjalan. Penghapusan program non prioritas dan nilai manfaatnya berkurang kita hapus," paparnya.
Saat ini, lanjut Muharram, jumlah data RTLH tahun 2023 saat ini masih dalam proses finalisasi. Walaupun anggaranya sudah ada tetapi khawatir ada penambahan atau pengurangan.
"Saat ini kami masih menyesuaikan banyaknya pendamping, jadi kepastiannya masih menunggu barangkali dalam waktu dekat ada kepastian kita tunggu itu," ujarnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, jika dipersentasikan jumlah penerima RTLH 2023 menurun menjadi 30 persen. Sehingga, pihaknya akan benar-benar memprioritaskan calon penerima yang sangat memprihatikan kondisinya.
"Insyaallah tinggal 30%. Jika tahun 2022 bisa seribu lebih sekarang ini hanya 300.an penerima. Kita akan melihat KPM yang betul-betul diprioritaskan. Memang usulan banyak atau data-data mengenai RTLH di kabupaten Pamekasan masih ribuan. Dulu kita data ada 10 ribuan lebih, tetapi setelah berjalannya waktu ada perbaikan perkiraan tinggal 7 ribuan yang perlu kita fasilitasi," tuturnya.
Muharram menjelaskan, bahwa program RTLH tersebut akan tersebar di 13 kecamatan wilayah kabupaten Pamekasan tapi yang kita prioritaskan yaitu yang benar-benar parah.
"Dengan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan saat ini, mungkin yang terpentin tahun ini bisa menfasilitasi berapa unit mungkin tahun depan bisa lebih," pungkasnya. (did)
