JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – Modus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dengan memanfaatkan kendaraan yang telah dimodifikasi berhasil diungkap jajaran Satreskrim Polres Mojokerto. Sebuah mobil Isuzu Panther LS diduga digunakan untuk mengumpulkan solar subsidi sebelum dipasarkan kembali kepada konsumen.
Kasus tersebut diungkap dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Mojokerto AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, didampingi Kasat Reskrim AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., serta Kasi Humas IPTU Toni, di Mapolres Mojokerto, Jumat (13/11/2026).
Kapolres mengungkapkan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait persoalan kelangkaan BBM. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan untuk mengetahui kemungkinan adanya praktik penyimpangan distribusi solar bersubsidi.
Hasil penyelidikan mengarah pada penggunaan satu unit Isuzu Panther LS warna abu-abu tua metalik. Kendaraan tersebut diketahui memiliki tangki tambahan berkapasitas kurang lebih 50 liter yang dipasang untuk menunjang aktivitas pengumpulan dan pengangkutan solar.
Keberadaan tangki modifikasi itu menjadi salah satu sarana yang digunakan pelaku dalam menjalankan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Dari hasil pemeriksaan sementara, aktivitas tersebut diduga telah berjalan sejak 2025. Solar yang diperoleh selanjutnya dijual kembali kepada kalangan petani untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mesin traktor.
Selama menjalankan aktivitas tersebut, pelaku diperkirakan memperoleh keuntungan sebesar Rp84.672.000.
Untuk memperjelas modus operandi, dalam konferensi pers petugas memperlihatkan langsung mobil Isuzu Panther yang digunakan pelaku. Polisi juga menunjukkan bentuk serta cara kerja tangki tambahan yang terpasang di dalam kendaraan tersebut.
Kapolres Mojokerto menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan agar penyaluran energi bersubsidi dari pemerintah tidak disalahgunakan oleh oknum yang hanya mengejar keuntungan pribadi.
Menurutnya, BBM bersubsidi harus digunakan sesuai peruntukannya dan diberikan kepada masyarakat yang memang memiliki hak untuk menerima manfaatnya. Praktik penyelewengan seperti ini berpotensi menghambat distribusi sekaligus merugikan kepentingan masyarakat luas.
Terkait perkara tersebut, pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam ketentuan tersebut, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar. (din)
