JATIMPOS.CO//JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lulusan Sekolah Rakyat setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas akan diarahkan pada dua pilihan, yakni melanjutkan kuliah atau menjadi pekerja terampil.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan tanggapan dalam kegiatan Penyampaian Hasil Collective Action-Relaksasi RPL bagi Pejabat Manajerial Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Tahun 2026 secara daring melalui Zoom dari Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
“Yang penting saya sampaikan adalah hilirisasi. Arahan Bapak Presiden cukup jelas, lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh menganggur. Pilihannya hanya dua, menjadi pekerja terampil atau meneruskan kuliah,” kata Gus Ipul.
Kegiatan yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan Kemensos tersebut mengangkat tema “Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan”. Pembahasannya mencakup integrasi data, bantuan sosial adaptif, dan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul mengatakan, sebelum memasuki tahap hilirisasi, siswa Sekolah Rakyat terlebih dahulu harus menyelesaikan pendidikan mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Setelah menyelesaikan jenjang SMA, siswa yang ingin melanjutkan pendidikan dan memenuhi persyaratan dapat menempuh kuliah dengan dukungan beasiswa pemerintah.
“Kalau kuliah dia harus belajar sungguh-sungguh, ya, kita pakai tes DNA talent ke mana dia sebaiknya kuliah. Setelah itu nanti ikut KIP, akan ikut biaya beasiswa dari pemerintah,” ujarnya.
Sementara siswa yang memilih langsung bekerja akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan berdasarkan minat dan potensinya. Gus Ipul mengatakan Kemensos telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga, termasuk BUMN, untuk pelatihan keterampilan.
“Sekaligus juga menampung lulusan-lulusan Sekolah Rakyat. Kita dorong mereka menjadi pekerja terampil luar negeri,” jelasnya.
Gus Ipul kemudian mengajak peserta kegiatan untuk berkolaborasi dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor.
“Yang penting dalam eksekusi Sekolah Rakyat ini, kita menekankan betul pentingnya kebersamaan, kolaborasi. Ego sektoral harus dihilangkan,” tegasnya.
Sebagai informasi, Relaksasi RPL Jenjang JPT Madya diikuti 28 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari 15 instansi pemerintah untuk pemenuhan kompetensi manajerial Pimpinan Tinggi Madya.
Peserta diwajibkan menyusun Collective Action sebagai wadah untuk mengintegrasikan perspektif dan pemikiran dalam merumuskan alternatif solusi atas permasalahan sesuai tema pembelajaran. (red)
