JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN - Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami mengadakan pertemuan dengan Deputi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wakil Presiden, Prof. Ahmad Erani di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (24/5/2021).

Dalam pertemuan tersebut Pemerintah Pusat yang diwakili Prof. Ahmad Erani memberikan perhatian khusus untuk Kabupaten Madiun. Karena, wilayah ini paling banyak memproduksi Porang. Bahkan, peningkatannya dari tahun ketahun luar bisa.

“ Kami ingin menyerap potensi maupun persoalan yang dihadapi Pemda dan petani Porang di Kabupaten Madiun,” ungkap Prof. Ahmad Erani.

Menurutnya, Deputi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wakil Presiden mendapatkan tugas mengawal program pengurangan kemiskinan. Sehingga pihaknya memandang perlu belajar dari Kabupaten Madiun. Karena prestasi kabupaten Madiun luar biasa dalam mengurangi kemiskinan.

Terbukti dalam kurun waktu setahun turun 2 persen lebih, yaitu di tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Madiun ada sekitar 12,56 persen di tahun 2019 turun menjadi 10,34 persen.

Sementara itu, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Madiun di tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena di tahun sebelumnya, tingginya angka kemiskinan ini seoalah menjadi pekerjaan rumah di awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dan H. Hari Wuryanto, dan hasilnya dalam dua tahun angka kemiskinan turun cukup siginifikan.

“ Saya mulai bekerja semua pakai angka. Dari angka itu muncul permasalahan yang harus saya selesaikan, kemudian kita maksimalkan pemberdayaan dan akhirnya pemberdayaan masyarakat ini menjadi domainnya ditingkat kabupaten sampai desa,” jelas Bupati Madiun.

Salah satu strateginya, lanjut Bupati, dengan mengalokasikan ADD 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Pasalnya, penyelesaian pengangguran bukan hanya melalui banyaknya investasi, namun pemberdayaan juga bagian dari strategi mengurangi pengangguran.

Strategi kedua, beban masyarakat harus diturunkan, caranya saat ini di setiap desa ada tempat hiburan sehingga masyarakat desa tidak harus ke kota jika berekreasi. Ketiga adalah investasi.

Bupati Madiun juga menegaskan, pengurangan kemiskinan dengan pembudidayaan Porang sangat erat kaitannya. Karena, masyarakat di pinggiran rata-rata warga Kabupaten Madiun membudidayakan porang. Untuk itu, ada intervensi dari pemerintah menyangkut budidaya porang tersebuy. Seperti fariatas Madiun I sudah ada di Pemkab Madiun, dan pihaknya juga mendorong KUR BNI untuk petani porang.

“ Kita harus lakukan perlindungan untuk petani Porang. Penanaman porang harus oleh petani. Kalau ada investor yang masuk, harus berinvestasi untuk pasca panen. Inovasi dari Porang seperti olahannya, saya minta legalitas dari LIPI mengenai olahan yang benar untuk mendorong nilai ekonomi yang tinggi,” pungkasnya. (jum).