JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Keluarnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto periode 2021-2026 yang menunjuk Arif Winarko sebagai Ketua DPC PPP dan Afifudin Syahroni sebagai Sekertaris DPC PPP menuai protes dari Tim Formatur, sesepuh PPP Mojokerto maupun dari Dewan pembina DPW PPP Jawa timur.
Pernyataan sikap Protes terhadap keluarnya SK kepengurusan PPP yang baru ini ditunjukkan oleh Tim Formatur, sesepuh PPP Mojokerto, PAC PPP maupun dari Dewan pembina DPW PPP Jawa timur saat rapat di Guest House Institute KH. Abdul Chalim, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jumat (11/2/2022) sore.
Perlu diketahui bahwa 7 orang tim formatur yang telah di putuskan di Muscab IX, ialah Hj. Ema dari DPP, H. Sholahuddin dari DPW, Siti Maslachah dari DPC, Haris Setiawan dari PAC PPP Trowulan, Rohmad Yunanto dari PAC PPP Puri, Nur Kholis dari PAC PPP Jetis dan Purnomo Siddiq dari PAC PPP Bangsal.
Siti Maslachah anggota Tim Formatur pada saat rapat pertemuan dengan anggota formatur lainnya dan PAC PPP, menuturkan sangat kecewa terhadap keputusan DPP PPP yang telah mengeluarkan SK Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto tanpa berkoordinasi bahkan mengabaikan keberadaan tim formatur.
" Bahwa Muscab IX PPP membentuk tim formatur yang bertugas untuk menyusun kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto periode 2021-2026, kami sudah usulkan nama – nama pengurus dengan berbagai pertimbangan dan masukan senior bahkan kami konsultasikan ke DPP – DPW , kok tiba tiba keluar SK Kepengurusan DPC PPP, tidak sama yang kami usulkan ,” ucap Siti Maslachah dengan nada kecewa.
Menurut Siti Maslachah, sejak menjadi tim formatur, Ia bekerja keras jarang berada dirumah, yang dilakukan silaturahmi, koordinasi dengan pengasuh pesantren, dengan harapan partai nantinya bisa besar, dan memperoleh kader PPP yang betul betul berakhalkul Karimah, serta jaga azas – azas Islam.
" Saya ingat pesan Ketua DPW PPP harus mempererat hubungan dengan pesantren, bahkan kepengurusan harus berlatar belakang pesantren agar bisa melebarkan sayap (membesarkan partai) di Pemilu 2024 agar PPP Kabupaten Mojokerto bisa dapatkan 10 kursi, tapi kok tiba - tiba muncul SK dari DPP PPP tanpa pertimbangan itu ,” kata Maslachah.
Siti Maslachah yang juga pengurus DPC PPP itu menjelaskan, nama nama yang di usulkan tim formatur pada DPW – DPP berdasarkan kesepakatan bersama tim formatur dan pengurus PPP.
" Kami sudah usulkan nama berupa surat ke DPW PPP dan DPP PPP, Ketua DR. KH ABD Rokhim SH MH pengasuh Ponpes Sabilul Muttaqin, Sekretaris Purnomo Sidiiq alumnus Ponpes Tambak beras Jombang dan Bendahara Siti Maslachah Alumnus Ponpes Jombang santrinya Bu Munjidah Wahab, tetapi tidak di pakai oleh DPP PPP malah pilih nama selain usulan formatur,” pungkasnya.
Ditempat yang sama Machradji Machfud sesepuh PPP, saat mengadakan rapat bersama 17 pengurus PAC PPP Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa, rapat itu adalah menolak pengurus DPC PPP yang ditunjuk oleh oleh DPP karena tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh tim formatur dan dalam penunjukan itu DPP PPP tidak ada koordinasi dengan tim formatur, dan pihaknya akan lakukan aksi perjuangan demi membela keadilan dan kebesaran Partai.
" Bahwa hasil kesepakatan rapat 17 PAC ada tiga point yang pertama, mulai besok kami akan menduduki kantor DPC PPP Kabupaten Mojokerto, akan mengirim surat ke DPP yang isinya keberatan atas pengurus DPC PPP yang di tunjuk oleh DPP. Dengan di tanda tangani oleh 17 pengurus PAC di Mojokerto dan mengirimkan surat ke pengurus DPC PPP yang ditunjuk oleh DPP untuk mengundurkan diri dari kepengurusan ,” terangnya.
Sementara itu, Pembina DPW PPP Jatim, DR. KH. Abdul Rohim SH MH, pada wartawan mengatakan, Ia akan mengawal dan membantu Para PAC PPP dan berpegang teguh hasil Muscab IX yang dilakukan oleh DPW – DPP – Tim Formatur yang sudah usulkan nama dihadapan KH. Asep Saifudin.
" Saat musyawarah mufakat di hadapan Pengasuh Ponpes Amanatul ummah Prof. KH. Asep Saifudin Chalim yang dihadiri Sekretaris DPP PPP Arwani, Ketua DPW PPP Hj. Munjidah Wahab, Wakil Ketua DPW PPP KH. Muzahid telah sepakat yang akan dijadikan Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto adalah Putra dari KH. Khusen Ilyas, yaitu Gus Fahmi. Namun, bila Gus Fahmi tidak bersedia maka yang dijadikan Ketua DPC PPP adalah DR. KH. Abdur Rokhim SH MH, yang aktif menjadi dewan pembina DPW PPP, " terangnya.
Masih kata DR. KH Abd Rokhim, bahwa tim formatur itu terbentuk bedasarkan muscab IX yang dipilih oleh 17 PAC , bertugas menyusun kepengurusan baru DPC PPP Kabupaten Mojokerto.
" Ini pendidikan politik yang dipakai oleh DPP PPP itu merupakan cara Monarki atau otoriter kami tidak setuju cara otoriter di laksanakan di Partai berlandaskan Islam yakni PPP, ” ungkapnya.
Pengasuh Ponpes Sabilul Muttaqin ini juga menambahkan, bahwa SK kepengurusan DPC PPP yang dikeluarkan oleh DPP PPP tanpa koordinasi dengan Formatur, tidak sesuai Musyawarah boleh di bilang Inkonstitusional.
SK Kepengurusan baru DPC PPP Kabupaten Mojokerto dengan Ketua Arif Winarko itu tidak sesuai keputusan musyawarah mufakat, dianggap Inkonstitusional walaupun dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang ,” tutupnya. (din).
