PAMEKASAN/JATIMPOS.CO - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Aliadi Mustofa berkomitmen akan memperjuangkan Aspirasi Nelayan Pamekasan prihal pembangunan pelabuhan.
Hal itu disampaikan oleh Aliadi sapaan akrabnya pada saat menggelar acara Serap Aspirasi bersama Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Kabupaten Pamekasan di Desa Branta Pesisir, Tlanakan, Rabu (25/10).
Menurut Aliadi, dirinya hadir ditengah-tengah nelayan dengan tujuan untuk memastikan kebutuhan riil para nelayan. Ada beberapa aspirasi yang sudah disampaikan, meliputi prihal pembangunan pelabuhan dan surat perizinan nelayan yang sifatnya sangat urgent.
"Saya kesini didampingi oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Mereka saya bawa ke sini agar mereka tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan para nelayan," ujarnya.
"Tadi sudah kita urai dimana kira-kira problem permasalahan yang kadang-kadang menjadi suatu hambatan. Nah ini yang menjadi PR kita Pemprov Jatim, DPRD Provinsi, kemudian dinas terkait untuk bisa mendampingi para nelayan sehingga bisa mendapatkan izin itu," tambahnya.
Soal pelabuhan, lanjut Aliadi, pihaknya akan meminta kepada Pemprov Jatim agar pembangunan pelabuhan Branta Pesisir itu segera diusulkan dan dibangun mulai tahun 2024 mendatang.
"Saya sudah perintahkan tadi pembangunan ini sudah harus bisa mulai di tahun 2024, karena kami juga punya kewajiban, punya kewenangan memberikan anggaran itu. Jadi mereka yang mengusulkan kami yang menyetujui, tetapi harus dimunculkan dulu usulannya itu, ada tidak usulan pelabuhan Branta Pesisir ini, kalau tidak ada lucu dikasih anggaran nanti kami akan ikut berjuang," paparnya.
Sementara untuk perizinan, pihaknya berjanji akan segera berkoordinasi dengan stakeholder Pemprov Jatim.
"Sebentar lagi kita akan mengundang Dinas perhubungan dan dinas kelautan sehingga kita cari celah mana saja yang menghambat masyarakat saudara-saudara kita ini kesulitannya di mana. Jadi kalau hanya sebatas pembicaraan nggak selesai ini harus ketemu dulu baru kita lihat di mana persoalannya lalu kita urai bersama-sama," tutupnya.
Terpisah, Ketua ANI Pamekasan, Wardani meminta kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim agar memperjuangkan nasib nelayan. Seperti pembangunan pelabuhan Branta Pesisir.
"Kita minta fasilitas pelabuhan. Karena kami selama ini belum punya pelabuhan yang sesuai kebutuhan nelayan. Kita ibaratkan punya sapi tapi gak punya kandang," pungkasnya. (did)
