JATIMPOS.CO/SURABAYA - Seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025-2029 dalam Rapat Paripurna, Rabu (14/5/2025).
Pandangan ini mencakup berbagai isu penting, mulai dari target pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penguatan sektor pertanian, hingga pembangunan infrastruktur.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Drs. Khusnul Khuluk, menilai target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam RPJMD masih kurang ambisius.
"Target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025-2029 dalam RPJMD ini hanya 4,8-5,2% pada 2025 dan 5,1-6,3% pada 2029, jauh di bawah target nasional dalam RPJMN yang mencapai 6,9% pada 2025 dan 8% pada 2029," ujar Khusnul.
Fraksi PKS menekankan bahwa Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia harus menetapkan target yang lebih tinggi untuk mendukung pencapaian target nasional.
Mereka juga meminta perbaikan target tingkat kemiskinan yang saat ini masih terlalu tinggi dibandingkan dengan target RPJMN.
"Menurut Rancangan Akhir RPJMD, ditetapkan target tingkat kemiskinan tahun 2025 sebesar 8,9 - 9,4 dan tahun 2029 sebesar 7,2 – 7,9, sedangkan pada RPJMN (lampiran I Perpres 12 tahun 2025), target tingkat kemiskinan Jatim tahun 2025 sebesar 7,58 - 8,08 dan tahun 2029 sebesar 4,31 – 5,31," tegas Khusnul.
Fraksi Partai NasDem, melalui juru bicaranya H. Mohammad Nasih Aschal, M.Pd., menyoroti pentingnya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, terutama di wilayah tapal kuda dan pantai selatan Jawa Timur. Mereka juga mendorong penguatan sektor pertanian melalui hilirisasi dan pemberdayaan petani muda.
"Program seperti PKH Plus dan Klinik BUMDesa harus lebih difokuskan pada desa-desa tertinggal dengan pendekatan partisipatif, mohon penjelasan," kata Nasih.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur dan ekonomi digital untuk mendorong inovasi anak muda, melalui program seperti Millennial Job Center dan Youth Creativepreneur Centre.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya H. Eko Yunianto, S.M., menyoroti pentingnya Sosial-Kultural dalam RPJMD 2025–2029.
Mereka menilai beberapa indikator penting seperti Indeks Theil (ketimpangan antarwilayah), Indeks Risiko Bencana, Indeks Kesetaraan Gender, Indeks Kesalehan Sosial, dan Indeks Kebahagiaan tidak tercantum dalam dokumen ini.
"Padahal indikator tersebut memiliki nilai strategis dalam membaca kualitas pembangunan sosial, ketangguhan daerah, dan kesejahteraan non-material masyarakat," tegas Eko.
Fraksi PDI-P juga menilai perlu adanya perbaikan metodologi penyusunan RPJMD, termasuk penetapan target indikator kinerja utama yang lebih ambisius dan realistis.
Mereka juga menekankan pentingnya pendekatan teknopolitik dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan keberpihakan kepada rakyat kecil.
"Pendekatan teknopolitik ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan," jelasnya.
Meski memberikan berbagai catatan kritis, seluruh fraksi di DPRD Jatim pada prinsipnya mendukung Raperda RPJMD 2025-2029 untuk dibahas lebih lanjut.
Mereka berharap masukan ini dapat menjadi bahan perbaikan agar dokumen RPJMD benar-benar menjadi pedoman strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan Jawa Timur ke depan.(zen)
