JATIMPOS.CO/PONOROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Paripurna berlangsung di ruang Rapat DPRD Ponorogo, Rabu (25/6/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ponorogo.
Adapun fraksi-fraksi DPRD yang menyampaikan pandangan umumnya meliputi Fraksi PKB, PDI Perjuangan Mapan, NasDem, Gerindra, Golkar, Demokrat, serta Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera. Secara umum, fraksi-fraksi menyampaikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan efisiensi anggaran, dengan catatan adanya kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menjelaskan bahwa P-APBD tahun ini memiliki tenggat lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
“P-APBD ini adalah penyesuaian. Induk APBD masih banyak yang belum dilaksanakan, termasuk soal efisiensi anggaran,” ujarnya.
Sejumlah fraksi menegaskan pentingnya percepatan pembangunan jalan dan jembatan. Bahkan disampaikan bahwa legislatif tidak keberatan mendukung skema pembiayaan melalui pinjaman daerah, asalkan pembangunan benar-benar direalisasikan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dukungan dari anggota DPR RI di daerah pemilihan setempat juga dinilai dapat meringankan beban pemerintah daerah.
Di sisi lain, fraksi juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah merealisasikan program Bosdamadin (Bantuan Operasional Sekolah Diniyah dan Madrasah Diniyah) dari sebelumnya per semester menjadi triwulanan. Langkah ini dinilai turut meningkatkan mutu pendidikan diniyah.
Senada dengan DPRD, Bupati Sugiri Sancoko (Kang Giri) menyampaikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk memperindah destinasi wisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Destinasi wisata diharapkan menjadi ‘tambang’ ekonomi daerah. Tapi infrastruktur menuju ke sana juga harus mendukung,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masalah kerusakan jalan yang kerap diakibatkan oleh kendaraan over dimension over loading (ODOL), dan mengimbau agar masyarakat menghindari penggunaan kendaraan melebihi kapasitas.
“Membangun Ponorogo tentu membutuhkan kebersamaan seluruh pihak,” tegas Kang Giri.(Adv/nur).
