JATIMPOS.CO/TUBAN – Komisi I DPRD Kabupaten Tuban menyoroti tantangan efisiensi anggaran dalam pembahasan perubahan KUPA-PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun 2025 dalam rapat kerja yang digelar bersama mitra kerja pada Rabu (9/7/2025).
Ketua Komisi I, Suratmin, menegaskan pentingnya ketepatan kebijakan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi.
Dalam rapat yang dimulai pukul 14.25 WIB tersebut, beberapa mitra kerja seperti BKPSDM dan Bapperida menyampaikan bahwa mereka mengalami pemotongan anggaran cukup besar, sejalan dengan instruksi Presiden terkait efisiensi Nasional. Meski demikian, Komisi I meminta agar efisiensi tidak dijadikan alasan untuk menurunnya kualitas pembangunan daerah.
“Kita tahu keterbatasan ini nyata, tetapi justru di situlah pentingnya setiap OPD mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Jangan sampai hanya karena anggaran terbatas, indikator kunci seperti angka kemiskinan dan IPM stagnan,” ujar Suratmin.
Selain memantau alokasi anggaran, Komisi I juga mendorong agar program-program prioritas tetap berjalan secara optimal. Dalam rapat tersebut, dewan mengingatkan kesuksesan pembangunan tidak semata diukur dari besar kecilnya anggaran, melainkan pada efektivitas pelaksanaan dan dampaknya bagi masyarakat.
“Kita berharap capaian tahun depan lebih baik dari tahun ini, meskipun dengan anggaran yang lebih sempit. Artinya, kreativitas dan kebijakan strategis dari OPD sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Komisi I pun mengapresiasi paparan dari para mitra kerja yang menyampaikan perubahan alokasi secara rinci, termasuk alasan di balik kenaikan maupun penurunan anggaran. Penjelasan tersebut akan menjadi dasar pengawasan yang dilakukan Komisi I dalam proses implementasi nantinya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, seperti penanganan banjir yang berdampak pada petani, serta efisiensi belanja kepegawaian. Komisi I juga mencatat bahwa program-program yang menyasar masyarakat terdampak harus tetap diprioritaskan dalam perubahan anggaran.
Rapat kerja ini menegaskan posisi Komisi I sebagai pengawal arah kebijakan fiskal daerah yang tidak hanya patuh pada aturan pusat, tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan dan dinamika di lapangan.
Rapat ini mencerminkan komitmen Komisi I dalam mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat serta memastikan bahwa setiap perubahan yang disusun mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat Kabupaten Tuban. (min)
