JATIMPOS.CO/SURABAYA - Pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur 2025 masih berlangsung dinamis. Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menyoroti adanya potensi peningkatan pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan dalam perubahan APBD tersebut.
Menurut Lilik, Komisi C memperkirakan potensi tambahan pendapatan sebesar Rp196 miliar. "Kemarin kalau dari Komisi C, kami menghitung ada tambahan potensi Rp196 miliar lebih. Hanya BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) belum selesai memastikan nilai itu ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, sehingga belum ada kesepakatan. Bisa lebih bisa kurang, mudah-mudahan lebih," ungkap Lilik saat dikonfirmasi, Kamis (24/7/2025).
Lilik, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, menjelaskan bahwa potensi tambahan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan pelunasan piutang dari penyewa aset provinsi, seperti kios, gedung, atau lahan.
"Di OPD kadang kan ada pembayaran apa begitu dan ada yang dobel. Misalnya penyewa kios, gedung, atau lahan milik provinsi menunggak beberapa tahun lalu. Tahun ini, dilakukan penagihan dan berhasil dibayar sekaligus, langsung masuk sebagai pendapatan," jelas legislator yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim ini.
Ia menegaskan perlunya menaikkan target pendapatan daerah dalam revisi APBD 2025, terutama untuk OPD yang sudah mencapai 80-90% dari target awal di pertengahan tahun.
Optimalisasi pendapatan ini, menurut Lilik, bertujuan untuk memperluas ruang fiskal guna mendanai program prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, akses ekonomi, dan infrastruktur.
"Selama reses, kami kan banyak menerima aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang berharap ada perhatian nyata dari pemerintah provinsi terhadap kebutuhan dasar mereka mulai dari pendidikan, kesehatan, akses ekonomi, hingga infrastruktur," ujar legislator dari daerah pemilihan Surabaya ini.
"Dengan optimalisasi pendapatan di PAPBD, kami ingin memastikan bahwa suara rakyat tidak hanya didengar, tapi juga direspons dengan tindakan nyata melalui program yang adil dan merata di seluruh Jawa Timur," pungkas Lilik.(zen)
