JATIMPOS.CO/SURABAYA — Munculnya kasus influenza A (H3N2) subclade K atau yang dikenal sebagai super flu menempatkan Jawa Timur sebagai wilayah dengan perhatian khusus. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan.
Ia menilai, Dinas Kesehatan Jawa Timur perlu meningkatkan langkah promotif dan preventif, khususnya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat agar kewaspadaan dapat dibangun sejak dini.
Menurut Jairi, meski hingga kini super flu belum terbukti menyebabkan tingkat keparahan yang lebih tinggi, potensi penyebarannya tetap harus diantisipasi secara serius. Tingginya mobilitas penduduk serta kepadatan wilayah Jawa Timur disebut menjadi faktor risiko yang menuntut komunikasi publik yang masif dan berkelanjutan.
“Promosi dan informasi ke masyarakat harus diperbanyak. Jangan sampai warga tidak paham risiko dan gejala super flu. Edukasi itu kunci pencegahan,” kata politisi Partai Golkar itu, Senin (5/1/2026).
Selain penguatan edukasi, legislator yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan rakyat tersebut juga mendorong agar Dinkes Jatim kembali mengoptimalkan program Cek Kesehatan Gratis. Ia menilai layanan tersebut efektif sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini berbagai penyakit, termasuk super flu.
“Cek kesehatan gratis perlu dimasifkan lagi. Ini penting untuk memotong risiko penularan sejak awal, sebelum masyarakat jatuh dalam kondisi berat,” tegasnya.
Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, hingga akhir Desember 2025 terdapat 62 kasus super flu yang tersebar di delapan provinsi. Jawa Timur tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi, disusul Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.
Juru Bicara Kemenkes RI, Widyawati, menjelaskan bahwa data tersebut bersumber dari laporan 88 sentinel Influenza Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infections (SARI) yang tersebar di puskesmas, balai kesehatan, serta rumah sakit di berbagai daerah. Penetapan kasus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.
Dari sisi karakteristik pasien, sekitar 64 persen kasus dialami perempuan. Sementara itu, kelompok anak usia 1 hingga 10 tahun menyumbang sekitar 35 persen dari total kasus, menjadikannya sebagai salah satu kelompok paling terdampak.
Kemenkes menegaskan bahwa meski subclade K memiliki tingkat penularan tinggi, kondisi ini harus dipahami sebagai peringatan dini, bukan alasan untuk menimbulkan kepanikan. Pemerintah daerah diminta meningkatkan langkah pencegahan, terutama di wilayah dengan jumlah kasus tinggi seperti Jawa Timur.
Menanggapi hal tersebut, Jairi kembali menekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan promotif dan preventif. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kewaspadaan terhadap gejala infeksi saluran pernapasan, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan harus terus diperluas.
“Kalau Dinkes aktif turun ke masyarakat, sekolah, dan fasilitas publik, dampaknya akan besar. Jangan menunggu lonjakan kasus baru bergerak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan perlunya perlindungan kelompok rentan, khususnya anak-anak dan lansia, melalui pemantauan aktif serta edukasi di tingkat keluarga. Selain itu, vaksinasi influenza dinilai tetap relevan untuk menekan risiko penularan dan tingkat keparahan penyakit di tengah dinamika mutasi virus. (zen)
