JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Peringkat ke-386 dari 420 kabupaten/kota se-Indonesia dalam indeks kinerja pengelolaan sampah 2025 bukan sekadar angka bagi Pimpinan DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad. Bagi dia, capaian itu adalah alarm keras yang menuntut aksi nyata, bukan sekadar klarifikasi.
Apalagi, di level Jawa Timur, Bondowoso berada di posisi paling buncit dari 38 kabupaten/kota. Situasi ini dinilai tak bisa lagi ditanggapi dengan biasa-biasa saja.
" Jangan sampai Bondowoso dalam tanda kutip menjadi tempat sampah. Kita tidak akan menerima predikat itu melekat pada kabupaten yang kita cintai ini," tegas Sinung saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (2/3/2026) malam.
Menurutnya, rendahnya skor 20,86 yang diraih daerah ini menunjukkan persoalan mendasar dalam sistem tata kelola. Ia menilai, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah, melainkan membutuhkan gerakan kolektif lintas sektor.
Sinung mendorong kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Perkim, Pariwisata hingga BSBK untuk membangun sistem pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir. Namun, ia menekankan, sistem sehebat apa pun tak akan berjalan tanpa partisipasi masyarakat.
Di titik inilah ia menilai peran komunitas lingkungan menjadi krusial. Kelompok seperti Sarkaspis dan komunitas pegiat lainnya disebutnya sebagai aset sosial yang belum dimaksimalkan.
" Saya yakin ketika komunitas dilibatkan, mereka akan turun masif ke akar rumput mengkampanyekan tata kelola sampah yang baik. Mereka bergerak bukan karena uang, tapi karena hati," ujarnya.
Sinung juga menanggapi pernyataan DLH yang menyebut rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sebagai faktor terbesar rendahnya nilai. Baginya, justru di situlah fungsi pelayanan pemerintah diuji.
" Filosofi dinas adalah melayani. Kalau masyarakat belum paham, ya dipahamkan. Kalau fasilitas kurang, ya dicari jalan keluar," tegasnya.
Ia menilai, edukasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Pemerintah desa dan kecamatan bisa menjadi ujung tombak sosialisasi pemilahan sampah dari sumbernya tanpa harus bergantung pada kegiatan seremonial.
"Jangan salahkan masyarakat dulu. Tugas dinas adalah melayani dan memahamkan. Sosialisasi tidak harus selalu dengan konsumsi atau transport, yang penting pesan sampai," katanya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pengolahan Sampah DLH Bondowoso, Erfan Randy, sebelumnya menjelaskan bahwa penilaian indeks mencakup kebijakan daerah, SDM, fasilitas, anggaran, hingga sistem pengelolaan.
Ia mengakui kontribusi terbesar rendahnya skor berasal dari aspek hulu, yakni perilaku masyarakat yang belum optimal dalam memilah sampah.
" Regulasi kita sudah ada, tapi penerapan di masyarakat belum optimal," ujar Erfan.
Keterbatasan sarana tempat sampah di ruang publik serta berkurangnya tenaga kebersihan juga disebut menjadi kendala di tengah efisiensi anggaran. DLH mengaku tengah menyiapkan skema kolaborasi dengan komunitas sebagai solusi realistis.
Meski demikian, Sinung tetap optimistis. Ia menargetkan Bondowoso bisa menembus 200 besar nasional jika gerakan pembenahan dilakukan secara serius dan konsisten.
" Kalau gerakan ini masif dan berhasil, pasti pemerintah pusat akan memperhatikan. Sekarang saatnya kita mencuri perhatian pusat dengan goodwill bahwa Bondowoso serius benahi sampah," pungkasnya.(Eko)
