JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menilai kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan, meski sejumlah perusahaan daerah dinilai menunjukkan kinerja positif.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Abdul Halim, mengatakan penguatan tata kelola dan optimalisasi kontribusi BUMD menjadi salah satu poin yang disampaikan fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Jatim.
“Rekomendasi kami jelas, tata kelola dan performa BUMD harus semakin baik. Termasuk bagaimana kontribusinya terhadap PAD bisa ditingkatkan,” ujar Abdul Halim, Rabu (6/5/2026).
Menurut dia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) tetap menjadi BUMD dengan kontribusi terbesar terhadap PAD. Namun, Fraksi Gerindra menilai ruang peningkatan dividen masih terbuka.
Ia mencontohkan Bank Jateng yang disebut mampu menyetorkan dividen dalam persentase lebih besar kepada daerah.
“Bank Jateng bisa sampai 80 persen ke PAD. Kita memang berbeda karena sudah IPO, tapi setidaknya Bank Jatim bisa didorong di kisaran 65 sampai 70 persen,” katanya.
Meski demikian, Abdul Halim memahami kondisi Bank Jatim yang saat ini juga melakukan investasi di sektor teknologi, sehingga memengaruhi kebijakan dividen perusahaan.
Selain menyoroti kontribusi dividen, Fraksi Gerindra juga memberi catatan terkait aspek kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
“Bank Jatim harus lebih siap dalam mengantisipasi risiko kredit bermasalah, belajar dari pengalaman sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-BUMD, terutama antara Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim agar segmentasi pembiayaan tetap berjalan sesuai peruntukan.
“Kalau ada pembiayaan untuk sektor mikro dan UMKM kecil, seharusnya itu menjadi peran Bank UMKM. Jangan semuanya diambil alih Bank Jatim,” ucap Ketua Komisi D DPRD Jatim tersebut.
Di luar sektor perbankan, Fraksi Gerindra turut mengapresiasi kinerja PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang dinilai mampu mencatat kontribusi dividen cukup signifikan dibanding BUMD nonperbankan lainnya.
“Ini capaian yang patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi BUMD lainnya,” katanya.
Menurut Abdul Halim, peningkatan kinerja BUMD penting dilakukan agar perusahaan daerah tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga mampu memperkuat fiskal daerah melalui kontribusi terhadap PAD. (zen)
