JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Maraknya alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan bangunan mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI, Sony T Danaparamita. Ia menilai kondisi tersebut dapat mengancam ketahanan pangan jika tidak segera dikendalikan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Menurut Sony, menjaga lahan sawah yang sudah ada jauh lebih penting dibanding terus mendorong program cetak sawah baru. Sebab, lahan pertanian produktif yang telah berjalan dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas produksi pangan nasional.
" Kalau bicara kedaulatan pangan, sawah yang ada harus dipikirkan dan dijaga. Hari ini kita banyak melihat lahan produktif justru dialihfungsikan menjadi bangunan gedung," kata Sony usai pelantikan PAC PDIP se-Kabupaten Bondowoso di Aula Hotel Ijen View, Sabtu (16/5/2026).
Ia menilai pemerintah daerah yang mampu mempertahankan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seharusnya mendapat insentif atau penghargaan dari pemerintah pusat. Menurut dia, kebijakan tersebut penting agar daerah tetap memiliki semangat menjaga ruang pertanian di tengah tekanan fiskal.
Sony mengakui, alih fungsi lahan sering kali dianggap sebagai jalan cepat meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi maupun investasi pengembang. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut memiliki risiko besar terhadap keberlanjutan sektor pangan.
" Di tengah kondisi fiskal daerah yang sulit, memang paling mudah alih fungsi lahan karena ada pemasukan. Tapi menurut saya itu bukan pilihan yang menarik kalau dampaknya mengurangi sawah produktif," ujarnya.
Komisi IV DPR RI, lanjut dia, kini telah membentuk panitia kerja (Panja) alih fungsi lahan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyusutan lahan pertanian di berbagai daerah. Ia juga meminta masyarakat melaporkan jika menemukan kasus alih fungsi lahan yang dinilai bermasalah.
Selain persoalan lahan, Sony turut menyoroti minimnya jumlah penyuluh pertanian. Padahal, amanat undang-undang mengatur setiap desa idealnya memiliki satu penyuluh pertanian.
Menurut dia, kebutuhan tambahan penyuluh secara nasional diperkirakan masih sekitar 30 ribu orang. Karena itu, pemerintah diminta lebih memprioritaskan pemenuhan tenaga penyuluh dibanding program lain yang dinilai kurang mendesak bagi sektor pertanian.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya menjaga distribusi pupuk agar tepat waktu dan sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Stabilitas harga gabah di tingkat petani, kata dia, juga harus menjadi perhatian setelah harga gabah kering panen diputuskan sebesar Rp6.500 per kilogram.
Dalam sektor mekanisasi pertanian, Sony mengaku terus mendorong bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi kelompok tani di Bondowoso. Ia berharap bantuan tersebut dikelola lebih profesional melalui pembentukan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
Menurut dia, keberadaan UPJA penting agar alat pertanian memiliki sistem perawatan yang jelas sehingga tidak cepat rusak maupun hilang. Selain itu, kebutuhan petani juga bisa dimusyawarahkan bersama agar pemanfaatan alsintan lebih efektif dan berkelanjutan.(Eko)
