JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menilai capaian pembangunan daerah belum sepenuhnya menghadirkan pemerataan kesejahteraan, meski sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Pendapat akhir fraksi tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Y. Ristu Nugroho, ST, dalam agenda pendapat akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, PDIP menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Pembahasan ini merupakan bagian penting dari proses evaluasi bersama untuk menilai sejauh mana pembangunan daerah benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Ristu Nugroho.
Fraksi PDIP mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan Jawa Timur pada 2025, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun demikian, PDIP menilai capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Tantangan utama pembangunan daerah tidak hanya terletak pada kapasitas fiskal, tetapi juga pada efektivitas pemanfaatan anggaran dan kualitas kebijakan pembangunan,” katanya.
Dari sisi fiskal, PDIP mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, dengan PAD sebesar Rp18,44 triliun atau sekitar 61 persen dari total pendapatan.
Meski demikian, efektivitas belanja daerah dinilai masih perlu diperbaiki, karena terdapat anggaran yang tidak terserap sekitar Rp2,05 triliun.
“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan daerah saat ini tidak semata terletak pada kemampuan memperoleh pendapatan, melainkan pada kualitas perencanaan program, ketepatan pelaksanaan kegiatan, dan efektivitas tata kelola belanja daerah,” ujar Ristu.
PDIP juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan yang berada pada kisaran 9,3 persen, yang dinilai belum sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai.
“Dalam pandangan Fraksi kami, pembangunan ekonomi perlu semakin diarahkan pada penguatan sektor produktif rakyat, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan agar manfaat pertumbuhan benar-benar dirasakan masyarakat bawah,” katanya.
Di sektor pembangunan manusia, PDIP mencatat rata-rata lama sekolah masih berada di kisaran 8,81 tahun serta masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS), yang menunjukkan kualitas pendidikan belum optimal.
Selain itu, PDIP juga menyoroti penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi sekitar 70,3 yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam pembangunan berkelanjutan.
Fraksi PDIP menekankan pentingnya penguatan tata kelola pembangunan, termasuk konsistensi indikator kinerja, kualitas data, serta sinkronisasi antar perangkat daerah.
“Kualitas data dan konsistensi indikator bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis hasil,” ujar Ristu.
Dalam sikap akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, dengan sejumlah catatan strategis yang diminta menjadi perhatian dalam perbaikan pembangunan ke depan. (zen)
