JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyoroti lemahnya koordinasi antar perangkat daerah yang dinilai masih terjebak ego sektoral dalam penyusunan kebijakan dan data pembangunan, dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Pendapat akhir fraksi tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si., dalam agenda pendapat akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, PKB menilai jawaban gubernur atas sejumlah pertanyaan fraksi masih menunjukkan lemahnya orkestrasi kebijakan lintas perangkat daerah.
“Jawaban gubernur disusun secara parsial dan terkotak-kotak, tanpa orkestrasi data yang terpadu antar instansi,” ujar Yoyok Mulyadi.
PKB mencontohkan persoalan data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak terintegrasi antar dinas, sehingga memunculkan praktik saling lempar tanggung jawab.
“Ini menunjukkan tidak ada koordinasi dan konsolidasi data antara Badan Kepegawaian Daerah dengan Dinas Pendidikan,” katanya.
Fraksi PKB menilai kondisi tersebut sebagai indikasi kuat masih adanya “silo mentality” atau ego sektoral di lingkungan pemerintah daerah.
“Jika dalam menyusun dokumen jawaban gubernur saja koordinasinya berantakan, Fraksi PKB meragukan kualitas eksekusi kebijakan pembangunan yang menuntut kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Selain itu, PKB juga menyoroti sejumlah persoalan lain, mulai dari rendahnya capaian literasi dan numerasi, lemahnya pengelolaan BUMD tanpa indikator manfaat sosial yang terukur, hingga tingginya pengangguran di wilayah perkotaan.
PKB menilai, kebijakan yang disampaikan pemerintah provinsi masih bersifat umum dan belum menyasar persoalan struktural di lapangan.
“Kami memandang program-program yang dipaparkan, seperti Millennial Job Center, revitalisasi BLK, hingga Tim Koordinasi Daerah Vokasi, merupakan program yang bersifat umum dan tidak menyasar problem spesifik di wilayah-wilayah urban yang memiliki kompleksitas masalah yang berbeda dengan wilayah perdesaan,” ujar Yoyok.
Di sektor kemiskinan, PKB juga mengkritik pendekatan kebijakan yang dinilai belum berbasis karakteristik wilayah.
“Tanpa pembedahan strategi asimetris secara kualitatif, argumentasi bahwa ‘intervensi tidak lagi dilakukan dengan pendekatan seragam’ hanya akan menjadi jargon yang minim terobosan di lapangan,” katanya.
Atas berbagai catatan tersebut, Fraksi PKB mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera memperbaiki sistem koordinasi lintas perangkat daerah serta memperkuat implementasi Satu Data Terpadu.
PKB juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyusunan kebijakan agar tidak lagi bersifat parsial dan sektoral.
Dalam sikap akhirnya, Fraksi PKB menyatakan menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, dengan sejumlah catatan kritis yang diminta untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemerintahan ke depan. (zen)
