JATIMPOS.CO/SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyatakan akan mengawal persiapan Bandara Internasional Dhoho Kediri yang diproyeksikan menjadi embarkasi dan debarkasi haji mulai 2027. Sejumlah aspek dinilai perlu dipersiapkan secara matang, mulai dari sarana pendukung, standar pelayanan, hingga koordinasi lintas instansi agar pelayanan kepada jemaah berjalan optimal.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Khusnul Arif mengatakan pihaknya mendukung rencana tersebut karena dinilai dapat meningkatkan pelayanan bagi calon jemaah haji, khususnya dari wilayah barat Jawa Timur.
"Kami di DPRD Jatim tentu menyambut baik dan mendukung penuh rencana ini. Bandara Dhoho secara teknis sudah dinilai layak oleh Kemenhub untuk menerbangkan pesawat berbadan lebar (wide body). Ini adalah lompatan besar bagi infrastruktur dan pelayanan publik di Jawa Timur," ujar Khusnul Arif saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026).
Menurut Khusnul, Komisi D DPRD Jawa Timur telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait guna membahas kesiapan operasional Bandara Dhoho. Bandara tersebut diproyeksikan melayani sebanyak 10.548 jemaah haji yang berasal dari 10 kabupaten dan kota di wilayah penyangga.
Salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah skema penyediaan asrama haji. Saat ini terdapat dua opsi yang dikaji, yakni tetap memanfaatkan Asrama Haji Sukolilo Surabaya atau menggunakan hotel-hotel di wilayah Kediri sebagai lokasi transit jemaah.
"Skema asrama haji ini harus dikaji dengan sangat matang. Jika memilih opsi menggunakan hotel di Kediri, standarisasi layanannya tidak boleh di bawah Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Mulai dari pengecekan kesehatan, dokumen, hingga manajemen bagasi jemaah harus setara dan tersertifikasi. Kita tidak ingin kenyamanan jemaah berkurang," tegas Khusnul.
Selain kesiapan fasilitas, DPRD Jatim juga menilai koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mendukung operasional embarkasi haji di Bandara Dhoho. Persiapan tersebut mencakup validasi data jemaah, pembagian kelompok terbang (kloter), penyusunan standar operasional pelayanan, hingga pelaksanaan simulasi sebelum operasional penuh dimulai.
Khusnul menegaskan seluruh tahapan tersebut perlu dipastikan berjalan sesuai rencana agar pelayanan kepada jemaah tidak mengalami kendala ketika Bandara Dhoho mulai beroperasi sebagai embarkasi haji.
"Kuncinya ada pada koordinasi lintas sektor antara Kementerian Agama, Pemda, otoritas bandara, dan stakeholder terkait. Komisi D DPRD Jatim akan terus mengawal proses ini, termasuk mendesak dilakukannya uji coba dan simulasi bertahap sebelum tahun 2027 agar semua potensi kendala bisa dimitigasi sejak awal. Ibadah haji ini menyangkut kekhusyukan masyarakat, jadi persiapannya harus zero mistake," pungkas Khusnul.
Di samping peningkatan pelayanan haji, Khusnul menilai operasional Bandara Dhoho juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi wilayah Kediri Raya. Menurutnya, sektor transportasi, perhotelan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperoleh manfaat apabila pemerintah daerah mampu mempersiapkan ekosistem pendukung secara optimal.
"Kalau bicara PAD Pemprov memang tidak ada hubungannya. Namun, dampak ekonominya pastinya sangat besar. Ketika Bandara Dhoho ini resmi menjadi embarkasi dan debarkasi haji, pertama, industri perhotelan pastinya akan penuh untuk memfasifikasikan keberangkatan. Kedua, sektor manasik haji juga akan ikut terhitung," paparnya. (zen)
