JATIMPOS.CO/SURABAYA – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat pelebaran jalan yang belum memenuhi standar nasional mendapat perhatian Komisi D DPRD Jatim. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Khusnul Arif menilai program tersebut perlu didukung perencanaan jangka panjang agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Khusnul, penyusunan grand design menjadi penting sebagai pedoman dalam menentukan target pelebaran jalan dari tahun ke tahun. Perencanaan tersebut, lanjutnya, harus disusun berdasarkan kondisi jalan, usia infrastruktur, riwayat penanganan, kemampuan fiskal daerah, hingga peluang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
"Tekan potensi terjadinya SiLPA, khususnya di Dinas PU Bina Marga. Perencanaan yang cermat menghasilkan outcome yang optimal," ujar Khusnul, Sabtu (18/7/2026).
Ia mengatakan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak dapat menangani seluruh ruas jalan secara bersamaan. Karena itu, penentuan prioritas pembangunan maupun perbaikan harus melalui kajian yang matang agar anggaran yang tersedia memberikan hasil yang maksimal.
Khusnul juga mengingatkan bahwa penanganan jalan tidak selalu harus berupa rekonstruksi total. Menurutnya, pemerintah perlu menentukan secara tepat apakah suatu ruas cukup dilakukan pemeliharaan berkala, pemeliharaan preventif, rehabilitasi, atau rekonstruksi, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kemampuan anggaran.
Selain itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih aktif memanfaatkan program pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat, termasuk dengan memperkuat koordinasi dan mempercepat pengajuan usulan pendanaan.
"Jangan menunggu laporan, tapi secara masif jemput bola, tim turun ke lapangan, buka ruang aduan online di masing-masing UPT," tegasnya.
Sebagai informasi, Dinas PU Bina Marga Jawa Timur mencatat sekitar 48 persen atau sekitar 700 kilometer jalan yang menjadi kewenangan provinsi hingga kini belum memenuhi standar lebar jalan nasional.
Melalui Perubahan APBD 2026, pemerintah provinsi menargetkan pelebaran jalan sepanjang 10 kilometer, meningkat dari rencana awal 2 kilometer, sedangkan pada 2027 ditargetkan pelebaran mencapai 20 kilometer. (zen)
