JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran menjadi salah satu sorotan warga dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat di Jalan Raya Ngaglik Gotong Royong RT 4 RW 5, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Minggu (26/7/2026).
Dalam dialog tersebut, warga mempertanyakan kriteria penerima bansos berdasarkan kategori desil 1 hingga desil 4. Mereka menilai masih ada masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun belum tercatat sebagai penerima manfaat.
Menanggapi hal itu, Hidayat mengatakan persoalan utama bukan terletak pada skema bantuan, melainkan proses pembaruan data masyarakat yang belum berjalan optimal.
"Sampai sekarang bantuan-bantuan sosial ekonomi masih banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat yang masuk kategori sangat miskin, miskin, atau rentan miskin belum memiliki akses yang cukup untuk mendaftarkan diri mereka," kata Hidayat.
"Di sisi lain, pelayanan di tingkat desa maupun kelurahan juga masih belum optimal, kendalanya apa? Di tingkat desa dan kelurahan, tenaga teknisnya tidak mendapatkan fasilitas yang memadai," imbuhnya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai pemerintah desa dan kelurahan perlu lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Selain itu, Dinas Sosial juga perlu mempermudah proses pembaruan data agar penyaluran bantuan benar-benar menyasar warga yang berhak.
"Kalau ada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan, pihak kelurahan harus melakukan sistem jemput bola, didatangi, didata, dan dibantu bagaimana cara mengurusnya. Dengan begitu data kemiskinan bisa lebih valid dan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran," ujarnya.
Menurut Hidayat, RT dan RW memiliki peran penting dalam memastikan validitas data karena paling mengetahui kondisi warganya.
Ia juga menilai tenaga teknis di tingkat kelurahan perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
Ia turut menyoroti peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, pendamping PKH tidak hanya bertugas mendampingi penerima manfaat yang sudah terdaftar, tetapi juga aktif mencari warga lain yang layak menerima bantuan.
"Kalau ada warga yang ekonominya sudah meningkat, mereka harus ditarik dari kepesertaan. Sebaliknya, kalau ada warga baru yang ekonominya turun, harus segera diusulkan untuk masuk. Pendamping PKH harus aktif melakukan itu, jangan hanya fokus pada penerima yang sudah ada," tegasnya.
Selain persoalan bansos, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi lain, seperti pembangunan masjid, percepatan pembangunan jalan yang belum rampung, pengaspalan jalan yang masih terkendala status sertifikat lahan, perbaikan jaringan irigasi, hingga dukungan untuk kegiatan peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI.
Dalam sektor ekonomi, warga juga mengeluhkan sulitnya pemasaran produk UMKM. Menurut Hidayat, pelaku UMKM di Mojokerto sebenarnya memiliki potensi besar, namun masih terkendala teknologi produksi dan akses pasar.
"Keluhan utama pelaku UMKM saat ini adalah gempuran produk asing yang kualitasnya lebih bagus tetapi harganya lebih murah. Karena itu, bantuan mesin produksi yang lebih canggih sangat mendesak," jelasnya.
"Selain itu, pemerintah daerah juga harus menjemput bola agar program pemasaran dari provinsi benar-benar sampai ke pelaku UMKM di daerah," sambung Hidayat.
Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut.
"Dinas UMKM di tingkat kota dan kabupaten harus menjemput bola menyambut program dari provinsi. Selain meningkatkan keterampilan pemasaran digital, pemerintah juga harus memfasilitasi ruang promosi yang nyata agar produk-produk UMKM bisa semakin berkembang," pungkasnya. (zen)
