JATIMPOS.O/SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono menyebut persoalan pendataan desil, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga Kota Surabaya. Temuan tersebut ia peroleh saat menggelar reses di enam titik di Surabaya, termasuk di Rungkut Tengah VI, Kelurahan Gununganyar, Jumat (31/7/2026).
Menurut Blegur, karakteristik persoalan yang dihadapi masyarakat Surabaya berbeda dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Sebagai kota metropolitan dengan mobilitas penduduk yang tinggi, aspirasi warga lebih banyak berkaitan dengan pelayanan publik.
"Permasalahan di Kota Surabaya ini pasti berbeda dengan permasalahan yang ada di daerah lain di Jawa Timur. Permasalahan pada saat saya melaksanakan reses di Kota Surabaya selalu tidak beda jauh, yaitu tentang pelayanan masyarakat," kata Blegur kepada wartawan usai reses.
Ia menjelaskan, pelayanan publik yang paling sering dikeluhkan masyarakat berkaitan dengan hak-hak dasar yang mereka harapkan dapat diterima secara optimal. Di antaranya persoalan data desil yang menjadi acuan berbagai program bantuan sosial, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga akses masuk SMA melalui SPMB.
"Pelayanan masyarakat yang mungkin mereka merasa menerima hak-hak tersebut, salah satunya adalah desil, kemudian BPJS, kemudian sekolah SMA. Permasalahan-permasalahan tersebut yang paling banyak muncul," ujarnya.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya, Blegur mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
"Tentunya dalam hal ini, yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Surabaya, saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Kota Surabaya memberikan masukan kepada Wali Kota Surabaya bahwa masyarakat di Kota Surabaya perlu juga didengar terkait pelayanan-pelayanan masyarakat itu," tuturnya.
Selain menyampaikan aspirasi melalui jalur formal, Blegur juga mengimbau warga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik kepada kepala daerah.
Menurutnya, media sosial dapat menjadi salah satu sarana komunikasi yang bisa digunakan masyarakat selama dilakukan secara santun.
"Saya juga menyampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya untuk bisa menyampaikan aspirasi tentang pelayanan publik tersebut kepada Wali Kota Surabaya melalui media sosial. Saya melihat Wali Kota dan Wakil Wali Kota sering menyampaikan pelayanannya melalui TikTok," katanya.
Blegur berpendapat penyampaian aspirasi melalui media sosial perlu dilakukan dengan etika dan tanpa ujaran yang bersifat menyerang. Menurutnya, pendekatan yang santun akan lebih mudah diterima dibandingkan penyampaian yang bernada konfrontatif.
"Disampaikan dengan cara yang sopan dan apa adanya. Jangan memarahi, karena ini kan menyampaikan aspirasi. Kita ini orang Timur harus punya tata cara dan sopan santun. Kalau kepala daerah diingatkan dengan baik pasti akan tersentuh. Tapi kalau disenggol-senggol, ya pasti akan di-skip," pungkasnya. (zen)
