JATIMPOS.CO/SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengubah pola penanganan kekeringan yang selama ini dinilai masih bersifat reaktif. Menurutnya, langkah seperti distribusi air bersih melalui tangki hanya menjadi solusi sementara dan tidak menyelesaikan persoalan yang terus berulang setiap musim kemarau.
Eddy mengatakan, ancaman musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat langkah mitigasi jangka panjang. Penanganan kekeringan, kata dia, tidak boleh lagi bergantung pada respons darurat semata.
"Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah hanya sibuk mengirim tangki air. Negara harus hadir dengan solusi yang menyelesaikan persoalan dari hulunya, bukan sekadar memadamkan keadaan darurat," ujar Eddy, Jumat (7/8/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, pola penanganan yang berulang menunjukkan masih adanya persoalan dalam tata kelola sumber daya air di sejumlah daerah. Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Pasuruan yang hampir setiap tahun menghadapi krisis air bersih saat musim kemarau.
Menurut Eddy, sejumlah desa di Kecamatan Lumbang, seperti Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang, menjadi wilayah yang rutin mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
"Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan masalah kekeringan secara tuntas. Kalau terus berulang, berarti ada yang salah dalam tata kelola penanganannya," katanya.
Mantan Wakil Bupati Pasuruan itu menilai, persoalan kekeringan di sejumlah wilayah sudah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Karena itu, ia meminta Pemprov Jatim mengambil peran lebih besar melalui kebijakan yang bersifat permanen.
"Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius, agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat menjadi langganan krisis air setiap tahun," tegasnya.
Desakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ancaman kekeringan di Jawa Timur. Berdasarkan data hingga awal Agustus 2026, sebanyak 19 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan akibat menurunnya ketersediaan air bersih.
Kondisi itu juga diperkuat dengan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi Strong El Nino yang diperkirakan masih bertahan bahkan berpeluang meningkat menjadi Very Strong El Nino. Fenomena tersebut diproyeksikan memicu musim kemarau lebih panjang, penurunan curah hujan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko gagal panen dan kebakaran hutan maupun lahan.
Eddy menilai, situasi tersebut harus direspons melalui langkah mitigasi yang terintegrasi. Ia mendorong Pemprov Jatim mengoordinasikan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait, mulai dari BPBD, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa.
Selain memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak, menurutnya pemerintah perlu mempercepat pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, sumur dalam, jaringan irigasi, pompanisasi, serta konservasi daerah tangkapan air. Sistem peringatan dini berbasis data BMKG hingga tingkat desa juga dinilai perlu diperkuat.
Di sektor pertanian, Eddy meminta pemerintah mengantisipasi dampak El Nino sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, penyediaan pompa irigasi, bantuan sarana produksi, hingga perlindungan bagi petani agar ancaman terhadap ketahanan pangan dapat ditekan.
"Kekeringan bukan lagi persoalan cuaca semata, tetapi sudah menjadi tantangan tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus berani berinvestasi pada infrastruktur sumber daya air dan sistem mitigasi yang berkelanjutan. Jangan sampai rakyat hanya mendapat perhatian ketika tangki air datang, tetapi dilupakan setelah musim hujan tiba," pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Pasuruan-Probolinggo itu. (zen)
