JATIMPOS.CO/SURABAYA — Kekurangan tenaga pendidik di SMA dan SMK negeri Kabupaten Malang mendapat perhatian anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. Ia menyoroti potensi beban pembiayaan guru honorer yang dapat berujung pada sumbangan dari wali murid.
Berdasarkan data yang disampaikan Puguh, SMA dan SMK negeri di Kabupaten Malang masih kekurangan sekitar 200 guru. Kebutuhan tersebut terdiri atas sekitar 80 guru untuk jenjang SMA dan 120 guru untuk SMK.
Puguh mengatakan kekurangan tenaga pendidik membuat sejumlah sekolah mengandalkan guru honorer untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Namun, menurutnya, guru honorer tidak semestinya menjadi solusi permanen atas persoalan tersebut.
“Konsekuensinya sekolah harus mengangkat guru honorer. Ini juga bukan menjadi solusi yang permanen,” ujar Puguh, Kamis (13/8/2026).
Ia juga menyinggung temuan di lapangan mengenai adanya sumbangan kepada wali murid yang disebut digunakan untuk membiayai guru honorer. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kebutuhan tenaga pendidik seharusnya diantisipasi melalui perencanaan kepegawaian pemerintah.
“Kita jumpai juga di lapangan penarikan sumbangan kepada wali murid yang mengatasnamakan untuk menggaji guru honorer. Kenapa itu dilakukan, padahal sebenarnya ruang untuk pengangkatan ASN sebagai pengganti guru-guru yang sudah pensiun itu sebenarnya bisa dilakukan,” katanya.
Menurut Puguh, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah guru yang tersedia, tetapi juga menyangkut perencanaan kebutuhan tenaga pendidik. Ia menilai pemerintah perlu memiliki pemetaan yang jelas mengenai guru yang akan memasuki masa pensiun dan kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing sekolah.
“Harus segera dilakukan tindakan yang serius. Data dari sekian banyak SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Malang, bahkan mungkin di Malang Raya, berapa kekurangan gurunya, kapan harus dilakukan rekrutmen ASN, dan bagaimana langkah-langkahnya,” ujarnya.
Puguh menyebut kebutuhan paling mendesak saat ini berada pada guru Bimbingan Konseling (BK) dan Pendidikan Agama Islam (PAI). Ia menilai ketersediaan tenaga pendidik perlu segera ditangani agar tidak mengganggu layanan pembelajaran bagi peserta didik.
“Data terbaru menyampaikan bahwa SMA dan SMK negeri di Kabupaten Malang saat ini mengalami kekurangan kurang lebih 200 guru. Dua kategori yang cukup mendesak adalah guru BK dan guru Pendidikan Agama Islam,” kata legislator PKS tersebut.
Ia juga menyatakan dukungan apabila guru honorer yang selama ini telah mengabdi mendapat prioritas dalam proses pengangkatan menjadi PPPK maupun ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya sepakat jika yang didorong untuk menjadi PPPK ataupun ASN adalah mereka yang selama ini sudah dipekerjakan sebagai guru honorer. Apa pun itu, mereka sudah berjasa,” kata Puguh.
Menurutnya, kekurangan guru tidak boleh terus berulang setiap tahun. Dinas Pendidikan Jawa Timur perlu melakukan langkah cepat dan progresif untuk memastikan kebutuhan tenaga pendidik dapat terpenuhi.
“Secara umum, ini harus segera dilakukan langkah yang cepat dan progresif oleh Dinas Pendidikan supaya ketidaktersediaan guru ini bisa segera ditangani dan diatasi,” pungkasnya. (zen)
