JATIMPOS.CO/SURABAYA – Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, memberikan sejumlah catatan terhadap pembangunan di Jawa Timur. Ia menilai penurunan angka kemiskinan patut diapresiasi, tetapi belum cukup menjadi alasan untuk berpuas diri.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin Jatim pada Maret 2026 mencapai 3,71 juta jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan September 2025 yang mencapai sekitar 3,80 juta jiwa. Persentase kemiskinan juga turun menjadi 9,06 persen.
“81 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan di Jatim memang turun. Tetapi masih ada 3,71 juta warga Jawa Timur yang hidup dalam kemiskinan. Ini menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat belum selesai, khususnya di Jatim,” ujar Renny, Senin (17/8/2026).
Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu menyoroti kesenjangan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2026, penduduk miskin di perkotaan tercatat sekitar 1,58 juta jiwa, sedangkan di perdesaan mencapai 2,13 juta jiwa.
Menurut Renny, kondisi tersebut menunjukkan penguatan ekonomi perdesaan perlu menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, akses pembiayaan, hingga hilirisasi produk lokal dinilai perlu diperkuat.
“Penguatan ekonomi perdesaan harus menjadi perhatian, melalui pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, akses pembiayaan dan hilirisasi produk lokal,” ujarnya.
Renny juga menilai pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan. Masyarakat perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi.
“Rakyat tidak cukup hanya dibantu untuk bertahan. Mereka harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan mandiri,” tegas legislator dari daerah pemilihan Kediri tersebut.
Selain kemiskinan, Renny menyoroti kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim pada Februari 2026 tercatat 3,55 persen, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, pekerja formal hanya mencapai 35,56 persen dan turun 0,53 poin persentase dibandingkan Februari 2025.
“Turunnya pengangguran belum otomatis berarti seluruh masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak. Masyarakat bukan hanya harus bekerja, tetapi harus memiliki pekerjaan produktif dengan penghasilan layak dan perlindungan yang memadai,” katanya.
Menurut Renny, pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pembangunan ekonomi juga harus diarahkan agar masyarakat memperoleh pekerjaan yang memberikan pendapatan dan perlindungan memadai.
Catatan lainnya berkaitan dengan akses listrik. Rasio elektrifikasi Jawa Timur telah mencapai 99,68 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen. Renny meminta sisa akses yang belum terpenuhi, khususnya bagi keluarga miskin dan masyarakat di wilayah sulit dijangkau, tetap dituntaskan.
“Listrik bukan sekadar penerangan. Akses listrik berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi,” ujarnya.
Ia menilai penyediaan listrik juga harus diikuti pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat memanfaatkannya untuk usaha rumahan, UMKM, dan kegiatan produktif lainnya.
“Jangan sampai masih ada rumah yang terang lampunya, tetapi gelap peluang ekonominya,” tegas Renny.
Menutup catatannya, Renny meminta ukuran keberhasilan pembangunan Jatim tidak hanya dilihat dari penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga dari jumlah keluarga yang mampu mandiri, memperoleh pekerjaan layak, meningkatkan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan dasar.
“DPRD Jatim juga perlu memastikan APBD tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan mobilitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (zen)
