JATIMPOS.CO/TUBAN – Anggota DPRD Jatim Fraksi PDI Perjuangan Ony Setiawan menyoroti pola penanganan kekeringan yang terjadi secara rutin di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Penanganan krisis air dinilai perlu diarahkan pada upaya ketahanan air jangka panjang.
Ony, mengatakan distribusi air bersih menggunakan truk tangki tetap diperlukan ketika masyarakat menghadapi krisis air. Namun, langkah tersebut menurutnya tidak seharusnya menjadi solusi utama setiap musim kemarau.
"Bantuan air tangki tetap diperlukan sebagai penanganan darurat. Tetapi jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali pada persoalan yang sama dan hanya mengandalkan dropping air," kata Ony saat dikonfirmasi, Kamis (10/9/2026).
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Tuban-Bojonegoro tersebut, karakteristik geografis kedua wilayah menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun kebijakan ketahanan air.
Ia menyebut wilayah Tuban dan Bojonegoro didominasi kawasan batu kapur atau karst. Kondisi tersebut membuat air hujan menyerap dengan cepat ke dalam struktur batuan sehingga cadangan air permukaan maupun sumber air masyarakat dapat menyusut ketika kemarau panjang.
Karena itu, Ony menilai penanganan kekeringan perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pembangunan infrastruktur air, konservasi lingkungan hingga penyesuaian sektor pertanian.
"Yang dibutuhkan bukan hanya bagaimana mendatangkan air ketika warga sudah kekurangan, tetapi bagaimana air bisa ditampung, disimpan, dan didistribusikan sehingga tersedia ketika musim kemarau," tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban tersebut.
Ony mengusulkan pembangunan embung dan waduk mikro diperbanyak di wilayah yang rawan kekeringan. Menurutnya, sarana tersebut dapat digunakan untuk menampung air hujan agar bisa dimanfaatkan ketika memasuki musim kemarau.
Ia juga menilai jaringan pipanisasi lintas wilayah perlu diperkuat. Jaringan tersebut diharapkan dapat menghubungkan sumber air yang stabil dengan desa-desa yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
"Serta program pengeboran sumur dalam. Ini harus didasari pemetaan geologi atau geolistrik agar tepat sasaran pada titik akuifer yang memadai, bukan dilakukan secara sembarangan," ujarnya.
"Dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air. Agar sarana yang dibangun dapat dirawat secara berkelanjutan," lanjutnya.
Menurut Ony, ketahanan air juga berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan, terutama kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Ia meminta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak kawasan resapan karst diperketat.
"Perketat pengawasan aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak kawasan resapan karst, serta menggencarkan penghijauan di area hulu, sekitar mata air, dan sendang. Pembangunan sumur resapan di pemukiman juga perlu diperluas," jelasnya.
Di sektor pertanian, Ony mendorong adanya penyesuaian pola tanam terhadap kondisi iklim. Hal tersebut dinilai penting terutama bagi petani yang masih mengandalkan sistem pertanian tadah hujan.
"Petani harus dibantu dengan penyediaan benih berumur pendek, penyesuaian kalender tanam, fasilitas pompanisasi, hingga irigasi efisien. Jangan sampai petani terus menanggung kerugian akibat pola tanam yang tidak sesuai musim," ujarnya.
Ony menilai penanganan krisis air membutuhkan komitmen dan penganggaran yang berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan ketahanan air tidak seharusnya hanya mengandalkan anggaran tanggap bencana ketika musim kemarau telah menimbulkan krisis.
Ia berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersama DPRD, masyarakat serta dunia usaha dapat memperkuat sinergi dalam menangani persoalan kekeringan di Tuban dan Bojonegoro.
"Dengan begitu, daerah yang selama ini menjadi langganan krisis air bisa mandiri dan tak lagi bergantung pada bantuan tangki air," pungkasnya. (zen)
