JATIMPOS.CO/SURABAYA – Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan fungsi pengawasan legislatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap harus berjalan kritis meski partainya menjadi bagian dari pendukung pemerintah daerah.
Menurut Lilik, momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Jawa Timur menjadi kesempatan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran, terutama di tengah tekanan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengingatkan agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan mendasar masyarakat.
“Sinergi tidak berarti meniadakan sikap kritis. Dukungan harus berjalan beriringan dengan pengawasan, evaluasi, dan keberanian memberikan masukan. Pengawasan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan anggaran digunakan secara bertanggung jawab dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujar Lilik, Senin (12/10/2026).
Anggota Komisi C DPRD Jatim yang membidangi keuangan daerah tersebut menilai efisiensi anggaran di tengah tekanan penerimaan harus dijawab dengan perbaikan kualitas belanja, bukan sekadar pemotongan alokasi program secara parsial.
“Efisiensi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja. Efisiensi harus menjadi momentum untuk menekan pemborosan, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak yang terukur,” tegasnya.
"Kita perlu membedakan mana belanja yang sekadar menghabiskan anggaran dengan belanja yang benar-benar menyelesaikan persoalan rakyat,” imbuhnya.
Lilik menambahkan, Fraksi PKS mendorong Pemprov Jatim memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi PAD tanpa menambah beban pajak bagi masyarakat maupun dunia usaha. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi layanan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, Pemprov Jatim diminta mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif serta membenahi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Menurutnya, pengelolaan aset dan BUMD perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan efisien agar mampu meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik.
Fraksi PKS juga mendorong pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), iklim investasi, sektor industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Dengan demikian, peningkatan PAD dapat bertumpu pada tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, Lilik mengingatkan agar program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan pangan tetap berjalan konsisten. Setiap program perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sasaran penerima yang tepat, serta evaluasi berkala yang terbuka kepada publik.
“Pada Hari Jadi ke-81 ini, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata berapa banyak program yang diluncurkan atau berapa besar anggaran yang terserap. Yang terpenting adalah apakah masyarakat semakin mudah mengakses layanan dasar dan seberapa besar perubahan positif yang benar-benar dirasakan oleh rakyat,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur I (Surabaya) tersebut. (zen)
