JATIMPOS.CO/SURABAYA - Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2021 Kota Surabaya telah ditetapkan sebesar Rp 8,9 triliun atau tepatnya sebesar Rp 8.966.428.340.891 dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwiyono, Rabu 29 September kemarin.
Sidang Paripurna DPRD Kota Surabaya yang diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Sesaat sebelum penandatanganan naskah penetapan, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwiyono menyatakan, "Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa hari ini kami menetapkan P-APBD 2021 dalam suasana kerjasama yang baik antara pimpinan dan anggouta DPRD dengan Pemkot Surabaya.”
Kepada para awak media yang bertugas di DPRD kota Surabaya usai penandatanganan naskah penetapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan sebenarnya dengan PAK ini ada banyak penyesuaian yang dilakukan untuk kegiatan penanganan Covid-19.
Eri Cahyadi mengungkapkan P-APBD 2021 akan diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat sehingga banyak anggaran proyek fisik Pemkot Surabaya dialihkan untuk kepentingan itu.
“Akibatnya banyak proyek fisik dikurangi sesuai arahan dan masukan dari teman-teman anggota DPRD Kota Surabaya kita lakukan untuk kepentingan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi warga Surabaya,” ujar Eri Cahyadi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwiyono menyatakan pengesahan dan penetapan P-APBD 2021 tentunya telah melalui serangkaian masukan-masukan, kritik maupun pembahasan bersama di DPRD Kota Surabaya.
"APBD Perubahan hari ini disahkan oleh Wali Kota Surabaya bersama DPRD kota Surabaya, kami berharap agar pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat kecil lebih diprioritaskan," ujar Adi Sutarwiyono penuh harap.
Menurut Adi, ada beberapa pemanfaatan dalam P-APBD 2021. Salah satunya adalah anggaran untuk pengadaan seragam bagi siswa dari keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta peningkatan insentif untuk RT/RW dan LPMK.
"Ada anggaran untuk pengadaan seragam siswa dari keluarga MBR sekitar 46 ribu siswa, serta untuk penguatan kinerja RT/RW maupun LPMK," ungkap Adi yang juga dikenal sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.
Selain itu, Adi juga menyebutkan pihaknya memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya agar memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat khususnya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Sektor UMKM selama Pandemi Covid-19 tergerus luar biasa akibat pengetatan atau pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM,” pungkas Adi Sutarwiyono. (tot)
