JATIMPOS.CO/TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2021, Rabu (23/3) siang. Penyampaian LKPJ tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dewan yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, tersebut juga disampaikan rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif dari DPRD Tulungagung. Selain ditetapkan pula Peraturan DPRD Tulungagung tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tulungagung tentang Tata Beracara Badan Kehormatan (BK).
Semua fraksi telah menyetujui kedua rancangan peraturan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan DPRD kabupaten Tulungagung.
Sedang ranperda inisiatif dewan yang disampaikan di rapat paripurna sebanyak empat ranperda. Yakni, Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Ranperda tentang Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan serta Ranperda tentang Pengelolaan Teknologi dan Informasi.
Kesempatan yang sama Bupati Maryoto Birowo mengungkapkan beberapa keberhasilan Kabupaten Tulungagung selama tahun 2021. Menurutnya ada peningkatan signifikan dalam keberhasilan pembangunan, utamanya di bidang ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi Tulungagung di tahun 2020 mengalami kontraksi sampai minus 3,09 persen menjadi 3,53 persen pada tahun 2021. Itu artinya mendekati normal sebelum pandemi Covid-19,” paparnya.
“Pada tahun 2021 ini didomonasi oleh lapangan industri pengolahan sebesar 22,81 persen, kedua perdagangan besar dan eceran 20,26 persen. Lalu pertanian, perikanan, dan kehutanan 19,26 persen,” ungkapnya.
Lanjut dikatakan, tingkat kemiskinan yang masih mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 7,33 persen sedangkan pada tahun 2021 meningkat 7,51 persen atau meningkat sebesar 0,18 persen. Tapi angka kemiskinan ini masih di bawah angka kemiskinan nasional.
Prosentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas yang menyangkut air minum, sanitasi, persawahan dan perumahan. Adapun tahun 2021 ada 52,40 persen atau sebanyak 142 desa yang mendapatkan layanan tersebut. Artinya meningkat untuk prosentase desa yang mendapatkan layanan itu.
Bagi indeks reformasi birokrasi, yakni pada tahun 2020 sebesar 66,09 yang masuk kriteria nilai baik.
Menyinggung soal distribusi penyaluran minyak goreng pihaknya telah mendistribusikan sekitar 30rb lebih kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung
“Itu pada waktu subsidi minyak goreng pemerintah turun, kami sampaikan untuk saat ini minyak goreng curah yang yang kami ajukan,” paparnya.
Pihaknya berjanji akan merealisasikan sejumlah aspirasi masyarakat yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Tulungagung selama melaksanakan reses baru-baru ini. Terutama perbaikan infrastruktur jalan aspal yang saat ini mengalami kerusakan akibat gerusan air hujan.
“Jalan rusak yang saat ini tidak ada genangan lagi akan langsung diperbaiki. Apalagi saat ini jelang bulan Ramadan dan lebaran,” tandasnya.
Bupati Maryoto Birowo juga menyampaikan empat ranperda prakarsa Pemkab Tulungagung dalam rapat paripurna tersebut. Empat ranperda itu akan dibahas bersama dengan empat ranperda inisiatif DPRD Tulungagung pada masa sidang II tahun sidang III (periode Januari – April 2022). (san)
