JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Sejumlah Pemuda yang mengatasnamakan Indonesian Analisys Politic and Policy Consulting (Ide@) melakukan aksi demonstrasi ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Kedatangan puluhan massa aksi demonstrasi tersebut bertujuan untuk menanyakan terkait kinerja DPRD Pamekasan.
Pantauan di lokasi, massa aksi sempat bersitegang dengan aparat kepolisian. Sebab, mereka ingin memaksa masuk dengan menerobos pagar keamanan kepolisian lantaran tidak ditemui oleh DPRD setempat.
Korlap Aksi Idea mengatakan, bahwa kedatangannya ke gedung DPRD Pamekasan tersebut hanya ingin menanyakan terkait dengan kinerja orang-orang yang disebut sebagai wakil rakyat itu. Menurutnya, ada tiga hal yang dirinya tanyakan yaitu DPRD sebagai dewan legislatif, bajeting dan kontroling.
"Kami bagian dari masyarakat menilai tidak ada perkembangan yang signifikan yang berkaitan dengan tugas-tugas kelegisltifan. Mengingat hal itu juga ditopang oleh beberapa anggaran yang begitu besar yang digelontorkan kepada DPRD yang bertujuan untuk efektivitas kerja dan betul-betul mengarah kepada proses kinerja yang pro terhadap rakyat," kata Samhari, Rabu (13/4/2022).
Kendati demikian, di fungsi legislating, sampai saat ini dirinya tidak menemukan produk hukum yang dikeluarkan atas nama DPRD Pamekasan di bawah kepemimpinan Fathorrahman yang cukup layak diperbandingkan dengan dewan legislatif sebelumya.
"Artinya sama sekali tidak melebihi 10 draf usulan peraturan daerah dan semua peraturan-peraturan dan produk hukum yang telah dihasilkan oleh legislatif," papar aktivis senior di Bumi Gerbang Salam itu.
"Kami menilai di bidang anggaran kami belum menemukan ususlan legislatif yang termaktub di dalam BANGGAR yang cukup populis atau yang betul-betul bagus dari usulan legislatif dan itu betul-betul terjadi di proses penganggaran, hanya program rutin saja," tambahnya.
Selain itu, ucap mantan aktivis GMNI itu, dalam fungsi kontroling dulu kinerja legislatif dilapisi dengan kontrol seperti sidak dalam hal mengkontrol kebijakan yang telah disetujui oleh legislatif. Sehingga eksekutif melaksanakan fungsi eksekutornya, namun pada kenyataannya tidak diketemukan.
"Agenda sidak sangat minim di dalam komisi maupun secara keseluruhan sangat lemah. Sehingga eksekutor sangat berpeluang untuk tidak melakukan apapun yang menjadi perintah draf dalam perda sesuai dengan teknis pelaksanaannya," pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman menanggapi persoalan yang menjadi landasan massa aksi, bahwa sidak di 2 tahun terakhir memang terlihat minim. Namun, sidak yang dilakukan oleh DPRD melalui laporan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Minimnya sidak yang dilakukan oleh dewan legislatif dikarenakan ada beberapa faktor. Diantaranya adanya pandemi Covid-19 dan beberapa kesibukan tugas pokok DPRD sendiri.
"Kalau tahun ini memang agak minim, karena kami disibukkan dengan agenda besar yaitu tahapan dan pelaksanaan wakil bupati (Wabup). Disi lain kami melakukan perbaikan regulasi mengenai pelaksanaan Wabup ini," kata Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman.
Menurutnya, inti dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah pemuda tersebut dinilai ada unsur muatan politis mengenai jabatannya sebagai Ketua DPRD Pamekasan. "Ya mungkin ada orang yang menginginkan kursi ini," pungkasnya sambil tersenyum. (did)
