JATIMPOS.CO//SURABAYA- Pansus DPRD Jatim gelar sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (25/4/2022). Sidang dibuka Ketua DPRD Jatim Kusnadi, SH, MHum dan selanjutnya rekomendasinya disampaikan oleh juru bicara H. Samsul Arifin, S. Ag., M.Si
“Pertama, kami ucapkan terimakasih kepada Gubernur dan perangkatnya yang telah menjelaskan dan melakukan presentasi atas masing-masing kinerjanya selama tahun 2021. Serta apresiasei setinggi-tingginya atas prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Pemprov Jatim selama tahun 2021 ditengah krisis kesehatan akibat pandemic covid-19,” kata H. Samsul Arifin memulai laporan.
Dikatakan, pihaknya melaksanakan kunjungan dan rapat kerja bersama perangkat daerah maupun BUMD milik daerah Pemprov Jatim. Hal ini merupakan upaya pansus untuk melakukan penilaian dan pendekatan kebijakan sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas kebijakan terhadp kinerja perangkat daerah.
“Namun demikian pembahasan tetap dilaksanakan secara komprehensif terhadap 11 indikator kinerja utama (IKU) serta berdasarkan PP no 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pasal 30 ayat 2 bahwa berdasarkan hasil pembahasan LKPj, DPRD memberikan rekomendasi,” tambahnya.
Indicator kinerja utama meningkat dibandingkan sebelumnya, untuk itu Pansus ingin mengcross check dan mendalami terhadap peningkatan tersebut dengan semua perangkat daerah Provinsi Jatim.
Pada tahun 2021 Pemprov Jatim telah bangkit dari kontraksi pertumbuhan ekonomi dari -2,35% tahun 2020 menjadi 3,57%. “Meskipun demikian, pansus justru menilai ada 1 IKU yang capaiannya tidak sesuai denga target / tidak tercapai yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan 1 IKU yang stagnan yaitu indeks kini,” katanya.
Target dan realisasi IKU: Pertumbuhan ekonomi indeksnya 4,07 – 5,77 RKPTP 2,96-3,96 tercapai 3,57. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan target penyusunan IKU, yakni target IKU pada RKPD murni dan RKPD perubahan. Persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, kualitas lingkungan hidup dan indeks resiko kebencanaan. Untuk itu pansus akan menyampaikan catatan penting dan rekomendasi mengenai capaian pembanguna terhadap aspek kesejahteraan masyarakat dari masing-masing IKU tahun 2021.
Capaian IKU tahun 2021 : Tingkat pengangguran terbuka 5,58-3,99 tercapai 3,57. Meskipun ada penurunan tapi masih belum sesuai dengan RKPD. Untuk itu pansus merekomendasikan kepada Gubernur agar program pemulihan ekonomi nasional berdampak nyata, maka harus dilakukan peningkatan target program yang signifkan dengan tambahan alokasi anggaran yang memadai pada perangkat daerah yang terkait bidang perekonomian , melakukan pembinaan dan penyehatan PDMD melalui instansi terkait,
Indeks pembangunan manusia 72,14 dari target 73,13-72,83 atau hanya mencapai 0,01 poin. Kualitas SDM menjadi faktor kunci pembangunan daerah, maka direkomendasikan: perangkat daerah pendidikan dan kesehatan harus mampu melakukan pemetaan wilayah yang terbelaknag secara pendidikan dan kesehatan sekaligus menyusun road map pengembangan Pendidikan.
Tindaklanjut poin 1 harus sudah dimulai pada perubahan APBD tahun 2022 Persentase penduduk miskin harus mendapat perhatian lebih karena capaian keberhasilan 0,59 dari tahun sebelumnya. Pansus menilai belum berspektif parsial , maka harus ada scenario program penanggulanagan kemiskinan ektrim yang bersifat lintas perangkat daerah yang menyajikan data dan sasaran penerima manfaat.
Indeks pembanguan gender terjadi anomaly dalam capaian target, Indeks kesalehan sosial, Indeks kualitas lingkungan hidup, maka pihak terkait harus membangun kerjasama sinergi dengan masyakat dan pihak swasta supaya ada upaya yang memiliki daya ungkit yang besar
“Indeks rasio bencana , eduksi kepada masyarakat terkait mitigasi dan penanggulanagn bencana bencana harus dilakukan lebih massif, Indeks reformasi birokrasi, masih banyak instansi yang belum menerapkan,” pungkasnya. (iz)
