JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengentaskan kekeringan di beberapa wilayah di Bondowoso, salah satu cara yakni dengan pengeboran.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo, usai melaksanakan rapat tentang pembahasan KUA PPAS bersama BPBD Bondowoso di DPRD setempat, Jumat (12/8/2022).
"Waktu pembahasan KUA-PPAS, kita tidak melihat prioritas terhadap penanganan kekeringan, yang ada hanya penanganan sesaat yaitu pengiriman air memakai tangki yang diberikan kepada masyarakat, kita menilainya bahwa itu hanya menangani sesaat," katanya.
Di tahun 2023 merupakan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, tentu itu merupakan tahun penentu untuk mecapai visi misi yaitu "Melesat".
Kalau tidak ada Good Will dari pemerintah untuk mengatasi kekeringan, maka sampai kapanpun tidak akan terselesaikan.
"Jadi kita mendorong untuk segera diselesaikan di masa akhir jabatan Bupati, untuk peta-peta dan lokasi kekeringan segera di anggarkan untuk pengeboran," ungkapnya.
Dirinya berharap di tahun 2023 dengan landainya pandemi covid 19, jadi anggaran bisa difokuskan untuk kegiatan-kegiatan lain yang di prioritaskan oleh pemerintah, salah satunya menangani kekeringan.
"Untuk kesejahteraan masyarakat, kebutuhan pokoknya kan harus terpenuhi, salah satunya yakni masalah air, agar visi misi Bupati ini bisa tercapai yakni membangun dari pinggiran," ucap Kukuh yang juga Ketua KNPI Bondowoso.
Sementara menurut Kalaksa BPBD melalui Sekretaris BPBD, Kristianto menyebut Ada 11 kecamatan yang masuk dalam rawan kekeringan, diantaranya Kecamatan Kalabang, Botolinggo, Cermi, Wringin dan beberapa Kecamatan lainnya.
"11 Kecamatan itu terdiri dari 22 Desa, 45 Dusun dan 6994 KK, untuk pemetaan melalui kajian yang kita lakukan, kemudian kita sandingkan dengan data yang diusulkan oleh masyarakat melalui desa sampai kecamatan," katanya.
Untuk pengiriman air, itu disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang kita miliki, yaitu 2 truck tangki yang masing-masing memiliki kapasitas 5000 liter.
"Kalau kita hitung dari kebutuhan masyarakat, setiap hari standarisasinya mencapai 20-40 liter per hari. Seandainya kita kirim 5000 liter, itu hanya mampu melayani kebutuhan untuk 500 orang," jelasnya.
Ia menyadari minimnya sarana dan prasarana untuk mengatasi kekeringan, karena dalam pengiriman menggunakan truck, kami rasa belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dari hasil pembahasan dengan komisi IV, memang disampaikan masalah kekeringan tidak bisa diselesaikan dengan droping air.
"Ada beberapa strategi yang sudah kita bahas, yang pertama adalah kita lakukan secara taktis sesuai kebutuhan masyarakat, kedua untuk jangka panjangnya kita akan lakukan pengeboran dengan metode gio listrik, ketiga kita sudah mewacanakan dengan komisi IV yakni membangun bak penampungan air hujan di daerah yang tidak ada sumber mata air," tuturnya.
Dirinya berharap wacana yang sudah dilakukan dengan komisi IV tersebut bisa terealisasi di anggaran tahun 2023. (eko)
