JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Kebijakkan Pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berupa Pertalite dan Solar pada Sabtu (3/9/2022), mendapat penolakan keras dari Partai Keadilan Dan Sejahtera (PKS).
Merasa bertanggung jawab secara moral dan konstitusional Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan instruksi kepada DPP PKS, Fraksi PKS DPR RI, DPW PKS seluruh Indonesia, Fraksi PKS DPRD Provinsi seluruh Indonesia, DPD PKS seluruh Indonesia serta Fraksi DPRD Kab/Kota seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Mojokerto Imam Sutarso, SE, saat konferensi pers di kantor DPD PKS Kabupaten Mojokerto, Jl. Raya Tambak Agung Puri Mojokerto, Selasa (6/9/2022) sore.
Menurut Penuturan Imam Sutarso, instruksi dari Presiden PKS tersebut antar lain berupa seruan memasang baliho atau billboard mengenai sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dipasang di kantor DPD PKS. Memasang spanduk sikap penolakan kenaikan harga BBM dipasang di tempat strategis tiap kecamatan, melaksanakan flashmob PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
”PKS dari pusat sampai daerah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena ini merupakan kebijakan yang tidak berempati pada masyarakat, bagaimana kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi, kemudian ada kebijakan kenaikan BBM ini akan memberatkan rakyat ditambah saat itu sedang terjadi krisis pangan,“ terangnya.
Lanjut dikatakan Ketua DPD PKS Kabupaten Mojokerto, kenaikan harga BBM bersubsidi akan timbulkan efek domino pada masyarakat, kenaikan harga BBM bersubsidi ini yang jelas harga bahan pokok ikut naik, karena BBM itu pendorong. ”Harga BBM naik dipastikan harga kebutuhan pokok ikut naik, beras, telur, minyak, dan tak terkendali, biaya transportasi juga naik,” urainya.
Tak hanya itu, lanjut Imam, efek domino dari kenaikan harga BBM adalah menurunkan daya beli masyarakat kecil, seperti tukang ojek, tukang bakso, pedagang keliling atau mungkin para buruh pekerja atau pelaku UMKM, peternak atau petani, sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi, bahkan munculkan pengangguran.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak terhadap perekonomian makro ekonomi di Kabupaten Mojokerto, solar naik 26% sedangkan pertalite naik 30% memukul kehidupan masyarakat, serta menyebabkan angka pengangguran meningkat,” urainya.
Lebih jauh Imam Suharso menegaskan bahwa DPD PKS Kabupaten Mojokerto menyatakan sikap, meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi karena dianggap membebani rakyat.
“Kami PKS Kabupaten Mojokerto menolak kenaikan BBM bersubsidi dan kami minta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk membatalkan kenaikan BBM bersubsidi,” tegasnya.
Didampingi Kaiyan Sekjen DPD PKS Kabupaten Mojokerto, Imam panggilan akrab ketua DPD PKS Mojokerto ini, meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan efisiensi terhadap terhadap APBN dan mencegah terjadinya kebocoran. Seandainya pemerintah bisa menghindari kebocoran APBN itu sebenarnya bisa digunakan untuk subsidi masyarakat atau rakyat bawah.
”Jadi jangan sampai subsidi rakyat bawah dikurangi atau dicabut, sementara pemakaian APBN itu kita boros apalagi sampai bocor, yang kita inginkan efisiensi pemakaian dan selanjutnya bisa digunakan untuk mensubsidi kebutuhan rakyat,“ tandasnya.
Menurutnya, Presiden PKS sudah kirim surat protes serta Fraksi PKS di DPR RI sudah menyatakan penolakan. “Surat penolakkan dan minta dibatalkan kenaikkan harga BBM bersubsidi sudah dilakukan oleh Presiden PKS melalui surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo, kemudian di parlemen Fraksi PKS juga menyuarakan menolak dengan tegas kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi. (din)
