DEWAN

JATIMPOS.CO/SURABAYA — DPRD Jawa Timur mulai membahas rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang layanan transportasi sewa berbasis aplikasi menyusul tuntutan pengemudi ojek online terkait pelanggaran tarif oleh perusahaan aplikator.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — DPRD Provinsi Jawa Timur telah menyerahkan hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai dasar evaluasi kinerja perusahaan daerah.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Tongkat kepemimpinan DPRD Kota Surabaya resmi berganti. Syaifuddin Zuhri dilantik sebagai Ketua DPRD Surabaya masa jabatan 2024–2029, menggantikan almarhum Adi Sutarwijono.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Tumpukan kabel fiber optik yang semrawut di langit Kota Pahlawan akhirnya menuai teguran keras. Komisi B DPRD Kota Surabaya tak lagi memberi toleransi kepada para provider yang dinilai abai terhadap aturan, mengusik estetika kota, sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Komisi E DPRD Jawa Timur mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Selasa (5/5/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dinilai perlu menjadi momentum untuk mendorong implementasi kebijakan pendidikan yang lebih konkret dan berdampak langsung.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menilai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih menunjukkan ketimpangan kontribusi, khususnya antara sektor perbankan dan nonkeuangan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA - Suasana santai namun penuh keakraban terasa di kolam pancing Agung Rahayu, Sedati, Sidoarjo, Sabtu (2/5/2026). Sekretariat DPRD Surabaya bersama Jurnalis Dewan Surabaya (Judes) menggelar kegiatan mancing mania dengan tema "Seng Penting Bahagia" sebagai ajang silaturahmi sekaligus perkenalan pejabat baru di lingkungan Sekretariat Dewan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyoroti ketimpangan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendesak restrukturisasi menyeluruh dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Selasa (5/5/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA — DPRD Jawa Timur memberi batas waktu hingga akhir 2026 kepada Pemerintah Provinsi untuk menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang disampaikan dalam Rapat Paripurna, Kamis (30/4/2026).