JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Madiun terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Madiun.
Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
sebagai salah satu bentuk intervensi dalam pengendalian inflasi volatile food (inflasi yang didominasi atau dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan/komoditas pangan).
" Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota berkewajiban untuk menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis, termasuk mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, " jelas Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, DKPP Kabupaten Madiun, Tjahyo Sukmono Djati, S.E., M.M.
Menurutnya, kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan adanya hambatan-hambatan terkait ketersediaan dan distribusi pangan. Antara lain rantai distribusi yang tidak efisien, ketidakcukupan pasokan atau ketersediaan pangan suatu wilayah (daerah surplus dan daerah defisit), waktu panen bervariasi dan prasarana serta sarana transportasi yang kurang mendukung.
Kondisi tersebut, menurutnya seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat pada ketidakpastian harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen, dimana dalam ekskalasi lebih luas akan berdampak terhadap gejolak pasokan dan harga pangan, terlebih dalam keadaan Inflasi pada saat ini harga komoditas pangan mengalami kenaikan.
Pada saat terjadi gejolak harga pangan, baik harga jatuh di tingkat produsen maupun kenaikan harga di tingkat konsumen akan mempengaruhi pendapatan petani maupun peternak serta daya beli masyarakat.
" Hal ini akan mengurangi keterjangkauan pangan masyarakat terhadap pangan pokok strategis yang tetap harus dipenuhi agar dapat hidup sehat dan produktif, " jelasnya.
Lebih lanjut dia katakan, dalam kegiatan SPHP untuk melaksanakan pengendalian inflasi secara terpadu, khususnya di pengendalian Inflasi Volatile Food, dibawah naungan Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA), DKPP Kabupaten Madiun selaku koordinator di Kab/Kota melakukan koordinasi dengan Rajawali Nusindo Cabang Madiun (Group RNI) dan Perum Bulog Cabang Madiun selaku operator/Off-Taker.
" Kegiatan SPHP ini dimaksudkan untuk melindungi produsen, di antaranya petani, peternak, poktan, gapoktan, distributor, pemasok, pelaku usaha pangan lainnya, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan, khususnya sebagai salah satu bentuk kegiatan intervensi Pemkab Madiun dalam menstabilkan kenaikan harga komoditas pangan pada saat terjadi inflasi seperti saat ini, " terangnya.
Sementara itu, melalui kegiatan penyusunan Prognosa Neraca Pangan, Panel Harga dari 8 pasar tradisional dan 3 penggilingan padi, acuan indikator stabilitas harga di tingkat produsen serta di tingkat konsumen DKPP Kabupaten Madiun dapat memonitor stabilitas ketersediaan, kebutuhan dan harga dari komoditas pangan strategis di Kabupaten Madiun.
Sedangkan dalam pelaksanaan koordinasi antara DKPP Kabupaten Madiun dengan Rajawali Nusindo Cabang Madiun dan Perum Bulog Cabang Madiun tentang pengendalian Inflasi Volatile Food di Kabupaten Madiun telah disepakati bersama beberapa langkah operasional. Yaitu, bekerjasama dengan toko atau pedagang yang berada di luar area pasar tradisional dan toko atau pedagang yang ada di dalam lima pasar tradisional sebagai mitra kerja Pemkab Madiun.
" Sejauh ini sudah terdapat 27 toko atau pedagang di luar pasar tradisional. Untuk toko atau pedagang di dalam lima pasar tradisional itu meliputi Pasar Dolopo, Pasar Sambirejo, Pasar Nglames/Madiun, Pasar Sukolilo dan Pasar Saradan. Jadi sudah terdapat 48 toko atau pedagang, " kata Tjahyo Sukmono Djati.
Diketahui, dalam proses pengendalian Inflasi Volatile Food di Kabupaten Madiun dari bulan Oktober 2022 sampai dengan pertengahan bulan November 2022, di 27 toko atau pedagang di luar area pasar, telah disalurkan beberapa komoditas pangan. Di antaranya gula konsumsi sejumlah 840 kg, minyak goreng sejumlah 432 liter, beras premium sejumlah 15 kg, beras medium sejumlah 8.330 kg dan tepung terigu sejumlah 20 kg dengan harga penjualan kepada konsumen akhir di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan Konsumen (HAP) atau regulasi yang berlaku.
" Pemerintah Kabupaten Madiun akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan intervensi dalam rangka menstabilkan pasokan dan harga pangan khususnya untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Madiun, " pungkasnya. (jum).
