JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mempercepat graduasi penerima bantuan sosial (Bansos).
Hal itu disampaikan Gus Ipul sapaannya, pada saat menyapa para pilar kesejahteraan sosial (Kessos) lewat "Dialog Pilar-Pilar Kessos Madura" di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (8/1/2025).
Namun, arahan itu bertolak dengan kecenderungan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. Menurut Koordinator PKH Wilayah VI Jawa Timur, Hanafi, di Kabupaten yang berjulukan Bumi Gerbang Salam ini masih cenderung mengusulkan dari pada graduasi KPM yang tidak layak menerima Bansos.
"Kita masih melihat trend dari Pemerintah Daerah maupun desa dan kelurahan. Trendnya masih lebih banyak mengusulkan dari pada pemuktahiran untuk mengupdate Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak layak," kata Hanafi, Jum'at (21/08).
Menurut Hanafi, secara agregat di aplikasi yang sudah proses SI (standing instruction) atau perintah bayar dan terbit SI kurang lebih 49.000 KPM. Namun, angka resminya masih menunggu SK dari Kemensos RI.
"Kita masih menunggu SK dari Kemensos RI, karena sekarang masih proses pencairan. Biasanya nanti dikirim SK berkaitan dengan jumlah KPM yang menerima bansos di tahun ini," paparnya.
Hanafi menjelaskan, setiap tahun jumlah KPM biasanya mengalami perubahan atau fluktuasi naik turun, namun perubahan itu tidak signifikan.
"Kadang tiba-tiba dengan usulan yang ini kemudian masuk baru nambah biasanya ada perubahan walaupun tidak terlalu signifikan. Usulannya berapa kan perbulan usulannya itu, usulan kemudian berapa yang masuk berapa yang tercover ini masih belum dapat kita finalisasinya dari pusat," ujarnya.
Akan tetapi, lanjut Hanafi, dilihat dari agregat aplikasi jumlah penerima diperkirakan bertambah dari tahun 2024 ke tahap 1 di tahun 2025.
"Jumlah penerima tahap 1 di tahun 2025 bertambah kurang lebih 2.000 KPM," terangnya.
Lebih lanjut, alumnus UIM ini menuturkan, bahwa Kemensos RI mendorong Pendamping PKH untuk melakukan kegiatan graduasi kepada KPM.
"Ini sesuai dengan arahan Gusmend dan Pimpinan Kemensos RI, bahwa tahun 2025 kita dorong kegiatan graduasi baik yang Inclusion error maupun masyarakat yang tidak pantas menerima dan yang mandiri atau punya usaha agar segera keluar dari graduasi PKH," pungkasnya. (did).
Koordinator PKH Wilayah VI Jawa Timur, Hanafi tengah mengedukasi KPM Bansos.
