JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih penghargaan terbaik pertama sebagai Media Center Provinsi Kategori Berita Tahun 2022, yang diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim Hudiyono mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Penghargaan ini diterima dalam ajang Anugerah Media Center Daerah 2022 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Tangerang Selatan, Banten, Senin (26/9/2022).
Atas prestasi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan informasi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat khususnya Jawa Timur. Pasalnya informasi yang berkualitas akan menjadi penyambung antara pemerintah dan masyarakat.
"Alhamdulillah penghargaan Media Center Terbaik Kategori Berita bisa diraih oleh Pemprov Jawa Timur. Semoga dengan penghargaan ini menjadi pendorong bagi Pemprov Jawa Timur untuk bisa terus dan meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat melalui pemberitaan yang lebih berkualitas," kata Gubernur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (28/9) pagi.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan pemberian layanan informasi kepada masyarakat salah satunya bisa diberikan melalui pemberitaan yang berkualitas.
Dengan pemberitaan yang berkualitas, lanjut Khofifah, pesan dan informasi kepada masyarakat akan dapat sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
"Karena pemberitaan yang berkualitas bisa menjadi ujung tombak dalam menyampaikan berbagai program, kinerja dan kebijakan pemerintah secara cepat, tepat, dan akurat," jelasnya.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pemberitaan yang berkualitas juga bisa menjadi tameng terhadap berita-berita hoax yang muncul. Itulah kenapa pemberitaan yang obyektif dan berkualitas sangat dibutuhkan.
"Sarat data yang valid menjadi kunci pemberitaan yang berkualitas, data valid mampu menjadi penguat dalam menyampaikan program dan kebijakan," jelasnya.
Khofifah juga menuturkan bahwa informasi dan pemberitaan yang beredar di masyarakat memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi masyarakat. Oleh karenanya peran media sangat penting dalam penyebarluasan informasi dari pemerintah.
"Pemberitaan dari pemerintah dibutuhkan untuk meneruskan informasi, program, dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, disinilah peran media sangat dibutuhkan," tuturnya .
Direktur Pengelolaan Media Kemenkominfo, Nursodik Gunarjo (kiri) saat menyerahkan piala penghargaan terbaik pertama sebagai Media Center Provinsi Kategori Berita tahun 2022 dalam ajang Anugerah Media Center Daerah 2022 kepada Kadis Kominfo Provinsi Jatim, Hudiyono (kanan) di Tangerang Selatan, Banten (foto : Kominfo Jatim)
------------------------------
Karena menurutnya, Pemerintah tidak cukup hanya mengirimkan informasi kepada masyarakat tetapi harus memastikan bahwa informasi tersebut sampai kepada masyarakat.
"Tidak cukup dengan sending information atau sending messages tetapi harus dipastikan delivered kepada masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Media Center Provinsi Jawa Timur menjadi Terbaik Pertama di Indonesia dari 143 Media Center Provinsi dan Kab/Kota Kategori Berita. Tercatat total 6.872 berita yang dikirimkan dan yang publis sebanyak 6.115 berita. Proses penilaiannya tidak secara instan tetapi telah dilakukan sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2021.
Tak hanya itu penilaiannya meliputi kuantitas dan kualitas dari berita yang dikirimkan ke Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik untuk dimuat pada laman infopublik.id yang dikelola Kemenkominfo. Namun yang ditayangkan hanya berita yang lolos kurasi dan editing secara ketat dalam rangka menjaga kualitas beritanya.
Di sisi lain, Direktur Pengelolaan Media Kemenkominfo, Nursodik Gunarjo mengatakan, media center daerah atau humas pemerintah berperan sebagai ujung tombak dalam mengomunikasikan program, kinerja dan kebijakan pemerintah secara cepat, tepat, akurat dan relevan. Hal itu, lanjut dia, agar mudah dipahami dan untuk meningkatan partisipasi publik.
Menurutnya, potensi media center bagi lembaga pemerintahan ke depan sangat besar terutama dalam pemenuhan hak publik terhadap informasi. "Ketika kondisi itu terpenuhi, maka cita-cita penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan segera terwujud dengan terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang baik dan lalu lintas pertukaran informasi yang tepat, cepat, dan akuntabel," ungkapnya. (hms)
