JATIMPOS.CO/SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Rumah Sakit (RS) KORPRI Pura Raharja sebagai aset KORPRI Pemprov Jatim. Penetapan tersebut ditandai dengan peluncuran RS KORPRI Pura Raharja yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rangkaian acara tasyakuran di Jalan Pucang Adi, Surabaya, Jumat (9/1/2026) sore.
Peluncuran rumah sakit tersebut ditandai dengan penarikan kain penutup papan aset RS KORPRI Pura Raharja oleh Gubernur Khofifah. Dalam kegiatan itu, Khofifah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, CEO RS KORPRI Pura Raharja Prof. dr. Joni Wahyuhadi, serta Direktur RS KORPRI Pura Raharja dr. Makhyan Jibril Al-Farabi.
Sebagai bagian dari rangkaian tasyakuran, Gubernur Khofifah juga menyerahkan secara simbolis satu unit mobil ambulans kepada manajemen rumah sakit guna mendukung operasional pelayanan kesehatan.
“Alhamdulillah, pada sore hari ini, kita melaksanakan tasyakuran Rumah Sakit KORPRI Pura Raharja. Jadi artinya, kalau kita bersyukur, mudah-mudahan kenikmatan kita ditambahkan oleh Allah SWT,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan, RS KORPRI Pura Raharja telah berdiri sejak 1990 dan sebelumnya berada di bawah pengelolaan Yayasan Bhineka Karya. Seiring perkembangan kedudukan hukum, aset serta pengelolaan rumah sakit tersebut kini resmi diserahkan kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur, termasuk kewenangan atas izin pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan.
Dengan proses tersebut, Perkumpulan Abdi Negara Jawa Timur secara resmi menjadi pemegang izin operasional RS KORPRI Pura Raharja untuk periode 2021–2026.
“Saya rasa apa yang kita lakukan adalah kita melakukan layanan medis secara lebih integratif dan terorganisir. Dan kita bersama-sama ingin memberikan apresiasi kepada semua pendiri Rumah Sakit ini, yakni KORPRI yang kemudian didedikasikan untuk masyarakat,” ungkap Khofifah.
Ia menilai keberadaan RS KORPRI Pura Raharja sebagai amal jariyah KORPRI yang manfaatnya akan terus mengalir. Menurutnya, pengelolaan rumah sakit ke depan perlu ditopang dengan tata kelola profesional, termasuk melalui audit bangunan, keuangan, dan peralatan medis.
“InsyaAllah, ini jariyah KORPRI yang dulu sempat urunan hingga berdirilah rumah sakit ini. Sekarang akan ada proses bagaimana audit dari bangunan, keuangan, maupun audit dari peralatan yang selanjutnya adalah untuk kebaikan kita semua,” jelasnya.
Saat ini, RS KORPRI Pura Raharja didukung 239 pegawai yang terdiri dari 40 dokter, 95 karyawan tetap, 74 karyawan kontrak, serta 30 tenaga outsourcing. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meninjau sejumlah fasilitas rumah sakit, mulai dari ruang pendaftaran pasien di lantai pertama, layanan rawat jalan di lantai kedua, hingga ruang rawat inap di lantai ketiga.
Selain meninjau fasilitas, Gubernur Khofifah turut menyerahkan santunan kepada 10 anak yatim dan bantuan sembako kepada 20 warga kurang mampu di sekitar rumah sakit. Paket bantuan tersebut antara lain berisi beras Jatim Cettar, minyak goreng, gula pasir, kecap manis, sarden, dan mi instan.
Sementara itu, Sekda Jatim Adhy Karyono menyampaikan kebanggaannya atas peluncuran RS KORPRI Pura Raharja. Ia menyebut, Dewan Pengurus KORPRI Jawa Timur menjadi satu-satunya KORPRI di Indonesia yang memiliki rumah sakit sendiri.
“Sekarang, yang berubah tentu di tingkat top management-nya. Tidak ada cut off. Tapi semenjak selesai dalam proses perjalanan panjang ini, yang pertama kami lakukan adalah audit bangunan,” ungkapnya.
Adhy menambahkan, pengembangan RS KORPRI Pura Raharja akan terus dilakukan, termasuk rencana pembangunan gedung rawat jalan di dua kavling yang dimiliki serta penataan sistem parkir. Ke depan, rumah sakit ini juga ditargetkan naik status menjadi rumah sakit umum tipe C dengan layanan unggulan kesehatan ibu dan bayi.
“Yang paling penting ini adalah pengembangannya. Hampir semua dokter-dokter yang di sini adalah legend, termasuk dr. Joni. Selanjutnya, kita akan menaikkan statusnya menjadi rumah sakit umum tipe C dengan program unggulan layanan kesehatan ibu dan bayi,” jelas Adhy.
Ia menegaskan, pengembangan tersebut tidak akan membebani APBD Jawa Timur karena pembiayaan awal berasal dari kas KORPRI.
“Kami izin tidak merepotkan APBD. Karena Bu Yuyun selaku Sekretaris KORPRI sudah menghitung untuk kebutuhan awal sehingga teman-teman KORPRI sudah sangat ikhlas ketika kas dari KORPRI digunakan dulu untuk pengembangan pertama ini,” pungkasnya. (rl)
