JATIMPOS.CO/SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan capaian 8.415.000 penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus progres percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara MBG 2026 di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Kamis (19/2/2026).
Rapat koordinasi dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Turut hadir Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, jajaran Forkopimda Jatim, anggota DPR RI, serta seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur.
Di hadapan para menteri, Gubernur Khofifah memaparkan bahwa Jawa Timur saat ini melayani jutaan penerima manfaat yang tersebar merata di berbagai jenjang pendidikan.
"Total persisnya ada 8.415.000 penerima manfaat. Posisinya dari mulai balita, PAUD, kemudian SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, sampai kemudian di pondok pesantren," ungkap Khofifah.
Guna memenuhi target tersebut, Pemprov Jatim telah membangun ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja untuk memastikan operasional di lapangan berjalan lancar.
"Jadi total SPPG di Jawa Timur hari ini ada 3.339. Yang operasional 3.125, dan yang dalam persiapan 214. Sementara total petugas tercatat 145.946 orang," paparnya.
Selain mengejar kuantitas, Pemprov Jatim juga menaruh perhatian besar pada penjaminan mutu makanan dengan mengebut proses sertifikasi kelayakan pada setiap dapur umum atau SPBG.
"Yang SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) baru 1.094. Lalu yang chef-nya bersertifikat 795, dan bersertifikat halal 137. Kita berharap sertifikasi ini akan terus bisa kita maksimalkan sesuai dengan kriteria yang sudah distandarisasi oleh tim dari BGN," tegas mantan Menteri Sosial tersebut.
Meskipun progres tercatat sangat positif, Khofifah mengakui masih ada sejumlah tantangan di lapangan, seperti penjangkauan distribusi logistik ke daerah kepulauan di Sumenep serta harapan para guru yang mengabdi di SPBG agar bisa diangkat menjadi PPPK.
"Ini kami ingin menyampaikan bahwa ada sinergi kami untuk bisa melakukan percepatan pelaksanaan program. Kami yang ada di Forkopimda Provinsi Jawa Timur, sama-sama kita dalam satu barisan, satu komando," tambahnya.
Merespons kesiapan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi Jatim sebagai salah satu provinsi dengan capaian operasional dan SLHS terbanyak, sekaligus mewanti-wanti kepala daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan selama bulan puasa.
"Arahan Bapak Presiden, naik tidak boleh, turun boleh. Oleh karena itu, perlu kebijakan-kebijakan yang ekstra agar selama bulan puasa dan Lebaran nanti, harga bisa terkendali," pungkas pria yang akrab disapa Zulhas tersebut. (zen)
