JATIMPOS.CO//SURABAYA- Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Dardak mendapat curhatan dari Ketua RT/RW saat terjun ke masyarakat untuk mengecek penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak covid-19.
Pamujo Ketua RW 02 Kelurahan Airlangga menjelaskan kepada Emil Dardak bahwa dirinya belum memahami jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah karena banyaknya jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
"Kami sama sekali belum paham apa saja jenis bantuan dan datanya darimana, dan kapan harus menerima" jelasnya.
Salah satu ketua RT yang hadir juga mengatakan bahwa selama ini RT telah mengusulkan nama warga yang layak menerima bantuan dari pemerintah tetapi penerima bantuan justru tidak mengacu pada data usulan dari bawah.
"Selama ini di RT kami sudah mengusulkan nama nama warga yang layak untuk menerima bantuan, tapi kemarin malah ada kasus orang yang kaya tapi malah menerima bantuan, dan orang yang sudah meninggal 3 tahun lalu juga dapat bantuan".
Menanggapi curhatan tersebut, Emil Dardak mengatakan jika Pemkot saat ini sudah melakukan revisi nama nama penerima bantuan.
"Saya memahami curhatan bapak sekalian dan perlu diketahui bahwa saat ini Pemkot Surabaya sudah mengusulkan untuk melakukan penghapusan nama penerima bantuan agar direvisi dan diganti dengan yang lebih tepat" ungkapnya.
"Kita harus pastikan bahwa data penerima harus mengacu pada data dari bawah, dan kita juga harus menghapus nama nama didalam sistem yang tidak sesuai, dan mudah mudahan bisa menjawab kekhawatiran panjenengan semua" tambah Emil.
"Saya ingin mendengar langsung dari lini terdepan, bagaimana kondisi saat ini di masyarakat dalam kaitan bansos" jelas Emil.
"Menuju tahap kedua pencairan, kita perlu mengetahui langsung apa saja masalah yang dihadapi oleh ujung tombak terdepan seperti RT dan RW"
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak juga blusukan mengecek langsung bagaimana penerapan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) tahap ketiga di Surabaya. Dia mengunjungi kantor RW 01 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.
“Kita semua harus lebih bijak menyikapi PSBB karena PSBB ini bukan penutupan usaha atau tidak memperbolehkan orang bekerja,” kata Emil di Balai RT01 RW 01 Kel. Dukuh Pakis.
Dia menjelaskan masyarakat haru bisa memilah dampak mana yang disebabkan oleh COVID-19, mana yang disebabkan leh PSBB. Menurutnya, PSBB ini ibaratnya sebuah ujian bagaimana bisa hidup disiplin.
“Kita harus secara sadar menerapkan kedisiplinan protokol covid-19, ini yang harus kita biasakan. Jangan beranggapan PSBB ini akan segera berakhir terus kita bisa kembali beraktivitas, PSBB berakhir bukan berarti COVID-19 juga berakhir,” ujarnya.
Soal bantuan bagi yang terdampak, Pemprov Jatim telah membuat sistem penyaluran bantuan pangan non tunai melalui kartu. Sehingga masyarakat bisa membelanjakan sesuai kebutuhan masing-masing.
“Lebih baik banyak orang dapat sedikit tapi merata dari pada sedikit orang mendapatkan banyak,” katanya.
Banyak anggaran Pemprov Jatim yang difokuskan pada penanganan covid dampak sosial ekonomi. Surabaya mendapatkan 72.033 keluarga yang mendapat suplemen dari Pemprov.
Untuk wilayah berbasis kelurahan mendapatkan tambahan 50 persen. Penyalurannya langsung masuk ke rekening.
“Bansos tunai, ada 1,2juta-an keluarga. Untuk Surabaya sekitar 170ribu keluarga yang mendapatkan, nah ini yang menjadi wewenang pemerintah kota berdasarkan usulan RT. Surabaya sudah mengusulkan penghapusan nama-nama yang tidak layak mendapatkan bantuan,” kata dia.
Agus Kusmantoro, Ketua RW 01 mengatakan jika beberapa kawannya sesama RW tak mengetahui kriteria warga yang mendapat bantuan dampak COVID-19. Selain itu, banyak bantuan yang salah sasaran.
“Ada nama yang sudah meninggal dunia tetapi masih dapat bantuan,” katanya.
Bantuan yang datang pun diberikan pada nama-nama yang tidak sesua dengan data yang diusulkan oleh RT. “Ada kasus, nama bantuannya sama tetapi sebagian lewat kantor pos sebagian lagi lewat bank Jatim. Dan jumlahnya berbeda,” ujarnya.
“Ada kasus tumpang tindih bantuan, warga yang sudah mendapatkan BPNT dan BLT masih mendapatkan JPS,” katanya.
Menanggapi hal itu, Emil menjelaskan Pemprov Jatim telah menyisir keluarga yang benar-benar belum pernah mendapatkan bantuan. Jika masih ada yang mendapatkan bantuan doble, kemungkinan tidak adanya penjelasan yang baik maupun ketegasan saat mendata siapa yang boleh menerima bantuan, sehingga RT/RW bingung menyikapi warga yang mendapatkan bantuan double.
“Ini akan menjadi masukan yang bagus untuk Pemprov sehingga gelombang kedua penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” katanya. (hms)
