JATIMPOS.CO/SURABAYA – Pemerintah telah menyiapkan kebijakan penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pun sudah bersiap untuk membatasi mobilitas warga.
Sejumlah langkah dilakukan, salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wali kota se-Jatim, di Convention Hall, Grand City Surabaya, Selasa (15/11/2021).
Tujuannya, menyamakan gerak seluruh elemen strategis di Jatim agar bisa mengambil langkah antisipasi khususnya menghadapi Nataru. Sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan meski kasus Covid-19 saat ini melandai dan menurun, dia mengingatkan masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ia juga berpesan pada kepala daerah agar melakukan antisipasi lonjakan kasus hingga terus menggencarkan vaksinasi.
"Nataru harus diantisipasi, maka perlindungan dan keselamatan masyarakat harus dimaksimalkan. Semua Pemda dan jajarannya telah bekerja keras dalam memulihkan berbagai sektor di Jatim. Dengan ini semua ikhtiar yang kita lakukan In Shaa Allah komprehensif," jelasnya.
Di kesempatan ini, Khofifah mengimbau kepala daerah ikut mengantisipasi bersama titik-titik wisata yang berpotensi banjir pengunjung, terutama di masa liburan Nataru.
"Ada liburan Nataru yang harus diantisipasi bersama, titik-titik wisata, seperti di Batu, Banyuwangi, dan titik lainnya seperti Lamongan mohon semua mengantisipasi dari berbagai lini," tegas Khofifah.
Sementara Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengungkapkan pentingnya pelaksanaan operasi yustisi di titik-titik perbatasan. Mengingat, pada Nataru sebelumnya mobilitas masyarakat cukup meningkat di akhir tahun.
"Bisa juga dengan disiasati pelaksanaan operasi secara random di titik-titik tertentu," saran Nico.
Lalu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menyampaikan, capaian positif serta pujian dari berbagai pihak tidak boleh membuat Jatim berpuas diri. Karena masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, misalnya pada vaksinasi lansia.
"Kita tidak boleh puas, kita harus menyelesaikan yang belum bagus. Utamanya vaksinasi lansia yang juga menjadi indikator dari penentuan level PPKM," paparnya.
Suharyanto mengajak seluruh Pemerintah dan Forkopimda Kabupaten/kota fokus pada pemenuhan target vaksinasi lansia.
Dia menyebut 21 Kabupaten/kota menjadi penopang didapatnya Level PPKM Provinsi Jatim karena capaian vaksinasi lansia yang melebihi target. Sedangkan 17 kabupaten sisanya dirasa Suharyanto masih perlu mengejar target.
"17 Kabupaten itu capaian vaksinasinya masih di bawah 40%. Kita sekarang fokus supplai vaksin kepada daerah-daerah yang memang kurang untuk capaiannya," jelasnya.
Sehingga, menurut Suharyanto, strategi yang paling tepat adalah bersinergi dengan seluruh pihak yang ada, baik dari Pemerintah, TNI, Polri, Nakes, Masyarakat.
"Karena sudah banyak contohnya. Misalnya di Malang yang memberikan sembako usai vaksin. Di Situbondo ada reward dan punishment bagi Kepala Desa yang capaian vaksin rendah, serta operasi PPKM gabungan seperti yang dilakukan Kota Surabaya. Vaksinasi door to door juga sangat memberikan dampak bagus," jelasnya.
Relokasi stok vaksin juga sangat berpengaruh dalam strategi percepatan vaksinasi. Suharyanto kemudian mengatakan kepada tiap-tiap daerah jika ada stok vaksin yang tidak diminati untuk segera melapor.
Terkait penerapan PPKM Level 3 tersebut, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dalam siaran persnya menegaskan, bahwa aturan tersebut diberlakukan bukan karena situasi Covid-19 di Indonesia yang mewajibkannya. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan tujuan mengatur mobilitas masyarakat pada Nataru agar gelombang ketiga tidak terjadi. (yus)
