JATIMPOS.CO/KAB. MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Pendopo Graha Majatama, Kamis (27/3). Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyusun program pembangunan yang terintegrasi dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Drs. Bambang Wahyudi, M.Si, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2026 melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan organisasi masyarakat.
“Hal ini penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.
Hasil dari Musrenbang ini akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Dengan perencanaan yang matang dan berbasis partisipasi publik, pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari pembahasan yang dilakukan, total kebutuhan anggaran mencapai Rp3,85 triliun, sementara proyeksi belanja daerah hanya Rp2,82 triliun, sehingga terdapat defisit Rp1,03 triliun. Kondisi ini mengharuskan adanya skala prioritas dalam alokasi anggaran.
“Prioritas utama adalah pemenuhan Belanja Wajib Mengikat, Mandatori Spending, dan program unggulan kepala daerah,” jelas Bambang Wahyudi.
Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah.
“Saya mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk proaktif mengusulkan program prioritas kepada kementerian dan pemerintah provinsi, agar selaras dengan kebijakan nasional maupun prioritas Jawa Timur,” ujar Gus Barra.
Musrenbang RKPD 2026 mengidentifikasi lima isu strategis utama, yakni:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan social
3. Penguatan ekonomi dan infrastruktur
4. Reformasi tata kelola pemerintahan
5. Mitigasi lingkungan dan kesiapsiagaan bencana
Selain itu, fokus pembangunan juga mencakup peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penanganan stunting, serta pengembangan infrastruktur berbasis teknologi.
Tema RKPD Tahun 2026 adalah “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan.” Tema ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait inovasi industri hilirisasi dan program pembangunan berkelanjutan, serta selaras dengan tema RKPD Provinsi Jawa Timur.
Dalam pelaksanaannya, Musrenbang RKPD juga menampung berbagai aspirasi dari Musrenbang kecamatan, konsultasi publik, hingga masukan dari DPRD dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Gus Barra panggilan akrab Bupati Mojokerto, menekankan bahwa perangkat daerah harus merasionalisasi belanja dengan memprioritaskan kebutuhan yang wajib dan mendesak, serta mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif.
“Dengan pijakan yang kuat dari Musrenbang ini, kita optimis dapat mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat dan menciptakan pusat pemerintahan baru yang berdaya saing,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Hj. Ayni Zuroh, Forkopimda, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari Kementerian PANRB, serta akademisi, camat, pimpinan organisasi masyarakat, dan dunia usaha.
Dengan adanya Musrenbang RKPD 2026, Kabupaten Mojokerto berharap mampu merancang pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur (din/adv)
